Urus Negara Saja Belum Beres, "Disambi" Urus Partai...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengambil alih Partai Demokrat dinilai merupakan langkah mundur. SBY dinilai inkonsisten dan telah menunjukkan ketidakteladanan kepada para menteri dan pejabat publik.

Hal itu dikatakan politisi Partai Keadilan Sejahtera Indra di Jakarta, Minggu (10/2/2013), menyikapi keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk mengatasi masalah internal Demokrat.

Indra mengatakan, jabatan seorang Presiden bukanlah pekerjaan sambilan. Menurut dia, Presiden seharusnya fokus dalam mengelola negara dan pemerintahan. Pasalnya, Presiden bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan kepada anggota partai tertentu.

Indra menambahkan, terlalu banyak persoalan bangsa yang mesti dipikirkan dan dicarikan penyelesaiannya oleh Presiden. Anggota Komisi III DPR itu memberi contoh persoalan konflik yang terjadi di mana-mana, peredaran narkoba yang semakin mengancam, banyaknya rakyat miskin, sumber daya alam yang dikuasai asing, persoalan penegakan hukum yang masih jauh dari harapan, dan masalah lainnya.

"Negara ini butuh konsentrasi penuh presiden. Tanpa mengurusi partai saja SBY belum mampu menyelesaikan persolan bangsa yang carut marut. Apalagi jika disambil mengurus partai," kata Indra.

Indra menilai Presiden inkonsisten lantaran berkali-kali meminta kepada para menteri yang berasal dari partai politik untuk fokus dan lebih mengutamakan tugas di kementerian daripada mengurusi partai.

"Jadi, seharusnya SBY memberikan tauladan, bukan sebaliknya," kata Indra.

Seperti diberitakan, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi memutuskan mengambil alih Demokrat. Seluruh mekanisme di partai harus melalui Majelis Tinggi. SBY bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi Demokrat. Selain itu, segala keputusan dan tindakan Demokrat ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi yang juga mengambil keputusan dan arahan penting dan strategis.

Elemen-elemen partai berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi. Sikap SBY itu setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Angka itu merupakan paling rendah pascapemilu 2009.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas