Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Semua Negara Pulangkan Koruptor Indonesia

Kompas.com - 27/11/2012, 18:25 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kepada semua negara di dunia untuk bekerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tanpa ada kerja sama, pemberantasan korupsi tidak akan efektif.

Presiden memberi contoh jangan ada perlindungan terhadap koruptor yang kabur dari negaranya. Pemerintah yang negaranya dijadikan tempat berlindung harus mau mengembalikan koruptor itu ke negara asal berikut dengan aset yang dibawa.

Presiden mengatakan, Indonesia telah serius dalam pemberantasan korupsi. Namun, nyatanya langkah itu terkendala lantaran para koruptor kemudian kabur ke luar negeri dengan membawa hasil korupsi.

"Praktiknya kalau Indonesia berteriak ada buron kami yang hampir pasti bawa uang ratusan miliar rupiah, tinggal di sebuah negara, mestinya tidak boleh ada halangan untuk membawa pulang buron itu, membawa kembali aset Indonesia yang dibawa kabur," kata Presiden ketika menerima 60 pimpinan lembaga antikorupsi dari 30 negara, Selasa (27/11/2012) di Istana Negara, Jakarta.

Dari Indonesia diwakili oleh Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Hadir pula jajaran menteri dan pimpinan lembaga penegak hukum, yakni Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Presiden mengatakan, setiap negara memang mempunyai aturan ketika menangani warga negara asing yang terlibat tindak pidana. Hanya, aturan itu tidak boleh menghalangi semangat pemberantasan korupsi di negara lain.

Presiden juga mengingatkan perlunya kerja sama untuk melacak aliran dana hasil korupsi yang masuk ke luar negeri. Presiden menilai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama ini telah aktif memonitor transaksi keuangan yang mencurigakan.

"Saya berharap acara tiga hari ini, saudara bisa berbagi pengalaman, pikiran-pikiran yang penting untuk semuanya meningkatkan kinerja. Kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi sangat penting," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com