Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Banjir" Protes, Proyek Renovasi DPR Jalan Terus

Kompas.com - 08/11/2012, 09:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Jenderal DPR menyatakan akan tetap melanjutkan tiga proyek renovasi di Gedung DPR. Tiga proyek itu adalah renovasi toilet, ruang kerja, dan pagar pembatas DPR dengan Taman Ria Senayan, yang akan menghabiskan dana hingga Rp 8,6 miliar. Angka ini terbilang besar dan mengundang tanya, mengapa dilakukan pada akhir tahun?

"Ini akan tetap dilanjutkan," kata Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh, Rabu (7/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Nining mengatakan, keputusan tetap melanjutkan proyek miliaran itu karena sudah melakukan kajian terlebih dahulu. Dengan kajian itu, katanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan bahwa nilai proyek sudah efisien. Rincian biaya ketiga proyek yang akan dikerjakan Setjen DPR pada bulan November hingga akhir tahun ini terdiri dari perbaikan pagar Rp 1 miliar, perbaikan toilet Rp 1,4 miliar, dan perbaikan 192 ruang kerja anggota Rp 6,2 miliar. Meski hanya memiliki waktu 1,5 bulan, Nining mengaku, pihaknya optimistis proyek ini akan rampung pada akhir Desember 2012.

"Ya harus optimis, kan sudah direncanakan," ujarnya lagi.

Saat ini, Setjen DPR tengah melakukan proses lelang yang baru memasuki pengumuman lelang. Pada minggu ketiga bulan November akan didapat pemenang lelang yang akan mengerjakan ketiga proyek itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, masih banyak anggota Dewan yang tidak mengetahui adanya proyek ini. Mereka menilai, dana perbaikan miliaran rupiah itu sebaiknya digunakan untuk hal lain yang berorientasi pada rakyat. Salah satu anggota Dewan yang mengaku tak tahu akan proyek itu adalah anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Indra.

"Emang ada rencana renovasi?" tanya Indra, Selasa (6/11/2012) malam, saat dihubungi wartawan.

Indra mengaku belum mendengar adanya rencana renovasi yang memakan anggaran tidak sedikit. Menurutnya, renovasi ruang kerja tidak terlalu mendesak. Pasalnya, ruang kerja anggota DPR yang ada sekarang, meski sederhana, sudah mencukupi kebutuhannya.

"Buat saya, ruangan yang ada sudah lebih dari cukup dengan melihat keadaan rakyat kita saat ini. Saya prihatin melihat kantor-kantor eksekutif yang serba luks dan mewah, ruangan eselon 1 dan 2 di kementerian jauh lebih mewah daripada ruang anggota DPR," kata Indra.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far. Menurutnya, anggaran renovasi ruang kerja itu sebaiknya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Ia juga membandingkan antara kemewahan ruang kerja direksi BUMN dan ruang sederhana anggota DPR.

"Meskipun begitu, Dewan menerima saja apa adanya sekarang, dan biarlah kalau ada anggaran untuk kesejahteraan rakyat," ujar Marwan.

Keheranan yang sama juga diungkapkan anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo. Politisi dari Partai Golkar itu bahkan mengaku, untuk melakukan perbaikan biasanya anggota DPR mengeluarkan dari kocek pribadi masing-masing. Ia pun belum mengetahui adanya rencana renovasi ini.

"Lho memang ada renovasi? Setahu saya biaya sendiri-sendiri. Ya kami keluar dari kantong masing-masing. Menurut saya, renovasi itu tidak perlu," kata Bambang.

Baca juga:
Ruhut Ingin Ruang Kerja Mewah seperti Badan Anggaran
Kenapa Lelang Renovasi DPR Dilakukan Akhir Tahun?
Anggaran Miliaran, Seberapa Rusak Ruang Kerja dan Toilet DPR?
Renovasi Ruangan, Anggota DPR "Dijatah" Rp 50 Juta

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
DPR "Sibuk" Renovasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

    Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

    Nasional
    Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

    Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

    Nasional
    Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

    Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

    Nasional
    Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

    Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

    Nasional
    Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

    Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

    Nasional
    Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

    Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

    Nasional
    Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

    Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

    Nasional
    Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

    Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

    Nasional
    Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

    Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

    Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

    Nasional
    Politikus PDI-P: Kalau 'Gentle' sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

    Politikus PDI-P: Kalau "Gentle" sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

    Nasional
    Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

    Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

    Nasional
    Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

    Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

    Nasional
    Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

    Jokowi Minta PON XXI Aceh-Sumut 2024 Tepat Waktu, Pimpinan DPR Ajak Semua Pihak Turun Tangan

    Nasional
    Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

    Tanggapi Santai Pernyataan Kaesang Soal Duet dengan Anies, Projo: Bisa Saja Bercanda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com