Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Tak Tahu Renovasi Ruang Kerja Rp 6,2 Miliar

Kompas.com - 07/11/2012, 07:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPR mengalokasikan sekitar Rp 6,2 miliar untuk renovasi 192 ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I. Namun, ternyata rencana renovasi ini tidak diketahui oleh sebagian besar anggota DPR.

"Emang ada rencana renovasi?" tanya anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Indra, Selasa (6/11/2012) malam saat dihubungi wartawan.

Indra mengaku belum mendengar adanya rencana renovasi yang memakan anggaran Rp 6,2 miliar. Menurutnya, renovasi ruang kerja tidak terlalu mendesak. Pasalnya, ruang kerja anggota DPR yang ada sekarang meski sederhana sudah mencukupi kebutuhannya.

"Buat saya, ruangan yang ada sudah lebih dari cukup dengan melihat keadaan rakyat kita saat ini. Saya prihatin melihat kantor-kantor eksekutif yang serba-lux dan mewah. Ruangan eselon 1 dan 2 di kementerian jauh lebih mewah daripada ruang anggota DPR," kata Indra.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far. Menurutnya, anggaran renovasi ruang kerja itu sebaiknya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Ia juga membandingkan antara kemewahan ruang kerja direksi BUMN dengan ruang sederhana anggota DPR.

"Meskipunn begitu, Dewan menerima saja apa adanya sekarang, dan biarlah kalau ada anggaran untuk kesejahteraan rakyat," ujar Marwan.

Keheranan yang sama juga diungkapkan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Politisi dari Partai Golkar itu bahkan mengaku untuk melakukan perbaikan biasanya anggota DPR mengeluarkan uang dari kocek pribadi. Ia pun belum mengetahui adanya rencana renovasi ini.

"Lho memang ada renovasi? Setahu saya biaya sendiri-sendiri. Ya kami keluarkan dari kantong masing-masing. Menurut saya, renovasi itu tidak perlu," kata Bambang lagi.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik tiga proyek pengerjaan di DPR yang proses lelangnya dilakukan akhir tahun ini. Tiga proyek tersebut adalah penggantian pagar batas Gedung DPR dengan Taman Ria Senayan sekitar Rp 1 miliar, proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR sekitar Rp 1,4 miliar, serta perbaikan ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 6,2 miliar.

"Penggantian pagar batas dengan Taman Ria sebesar Rp 1 miliar tidak akan menjadi perhatian publik lantaran jauh dari pemandangan publik, tetapi terkesan aneh bila mau diganti saat ini. Pagar pembatas masih ada, tetapi kok mau diganti sih? Berarti DPR lagi kelebihan angaran nih. Lebih baik membangun pagar pembatas daripada memberikan anggaran kepada rakyat yang miskin," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (4/11/2012).

Selain itu, DPR akan melakukan perbaikan toilet yang memakan biaya Rp 1,4 miliar. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretaris Jenderal DPR Erry S Achyar mengatakan, keperluan perbaikan toilet sudah sangat mendesak. Selama ini, kata dia, anggota DPR selalu mengeluhkan toilet yang rusak.

Baca juga:
Renovasi Ruangan, Anggota DPR "Dijatah" Rp 50 Juta
Fitra: Aneh, DPR Bangun Pagar Rp 1 Miliar

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

    KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

    Nasional
    Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

    Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

    Nasional
    Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

    Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

    Nasional
    Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

    Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

    Nasional
    Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

    Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

    Nasional
    Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

    Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

    Nasional
    Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

    Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

    Nasional
    Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

    Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

    Nasional
    Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

    Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

    Nasional
    Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

    Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

    Nasional
    MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

    MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

    Nasional
    Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

    Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

    Nasional
    Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

    Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

    Nasional
    Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

    Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

    Nasional
    Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

    Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com