Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Skandal Korupsi Lemahkan Dukungan ke Partai Demokrat

Kompas.com - 14/10/2012, 18:00 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Skandal korupsi yang nemimpa kader-kader Partai Demokrat dinilai melemahkan dukungan masyarakat terhadap partai itu. Perolehan suara Partai Demokrat pada pemilihan umum (Pemiu) 2014 diramalkan merosot sebesar 12 persen atau hampir dua pertiga dari hasil Pemilu 2009.

Temuan ini merupakan hasil riset nasional Saiful Mujani Research Center yang disampaikan dalam acara Rilis Survei Nasional dan Diskusi bertajuk Kecenderungan Swing Voter Pemilih Partai Menjelang Pemilu 2014 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Minggu (14/10/2012). Survei tersebut dilakukan melalui wawancana tatap muka pada 5-16 September 2012 terhadap 1.219 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Grace Natalie selaku pemapar hasil survei menyampaikan, menurunnya perolehan suara Partai Demokrat 2014 tidak terlepas dari fakta bahwa skandal korupsi kader Demokrat tersebut mendapat peliputan berita dan opini nasional sangat insentif sampai hari ini.

Hasil survei menyebutkan, sebanyak 53,2 persen responden mengikuti opini atau pendapat di media massa yang mengatakan bahwa sejumlah pemimpin Partai Demokrat melakukan korupsi. "Sementara yang tidak mengikuti pemberitaan sebesar 43,5 persen," katanya.

Sebagian besar responden tersebut, lanjutnya, merasa yakin bahwa oknum Partai Demokrat melakukan korupsi. Jika dilakukan pemilihan sekarang, kata Grace, sebanyak 61,1 persen responden yang memilih Partai Demokrat pada 2009 mengaku tidak akan memilih partai biru itu lagi. "Sebanyak 33,6 persennya masih akan memilih," tambah Grace.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan, publik berpendapat sebaiknya kader Demokrat yang diberitakan terkait dengan skandal korupsi itu mengundurkan diri atau menonaktifkan diri tanpa perlu menunggu ditetapkan sebagai tersangka, apalagi menunggu vonis hakim. Setidaknya, pendapat itu diutarakan 72,4 persen responden.

"Dari sini terbukti bahwa yang menggerogoti Demokrat adalah skandal politik, bukan karena ekonomi yang kurang baik atau kinerja presiden," ujar Grace.

Menanggapi hasil survei ini, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman mengakui bahwa skandal korupsi ini menjadi beban Partai Demokrat.

"Ini yang membuat hati kami sedih, karena kami lahir sebagai partai yang ingin membawa sesuatu yang bersih, 'katakan tidak pada korupsi', namun justru turunnya kredibilitas partai karena kasus korupsi yang diberitakan luas," katanya.

Padahal, menurut dia, korupsi tidak hanya melibatkan kader Partai Demokrat melainkan juga partai lain. Namun, sebagai partai pemenang Pemilu, sudah menjadi risiko jika isu skandal korupsi kader Partai Demokrat diberitakan lebih kencang dibanding partai lain.

"Satu kader Demokrat korupsi dibanding 10 dari kader lain, yang dilihat yang satu ini. Kasus Hartati misalnya, bupatinya dari partai lain lebih bersalah sebagai penyelenggara negara," kata Hayono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com