Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gratifikasi, Koin KPK Diminta Dikembalikan

Kompas.com - 12/10/2012, 20:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengembalikan uang saweran pembangunan gedung KPK yang akhirnya dikabulkan oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Uang itu dinilai merupakan salah satu bentuk gratifikasi.

Demikian diungkapkan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/10/2012). "Itu tidak boleh. Itu kan gratifikasi. Sebab kalau menurut saya, dana lembaga negara uangnya dari rakyat dan sudah ada alokasinya sendiri. Terserah KPK," ujarnya.

Senada dengan Taufiq Kiemas, anggota Komisi III DPR Dimyati Ahmad Natakusumah pun meminta KPK untuk berhati-hati menerima bantuan dari pihak lain. "KPK harus hati-hati dengan dukungan-dukungan terhadap KPK. Itu bisa saja dikelilingi oleh koruptor di belakangnya. Sehingga (KPK harus) hati-hati," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Oleh karena itu, Dimyati menilai langkah terbaiknya adalah dengan mengembalikan koin untuk KPK itu ke Kementerian Keuangan. "Bisa saja nanti uang rakyat itu untuk hibah dan sebaiknya diserahkan dulu saja kepada Kementerian Keuangan, karena KPK tidak boleh menerima," ujarnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Illian Deta, yang turut mengkoordinir gerakan koin untuk KPK itu menyatakan, pihaknya tetap menyerahkan uang itu kepada KPK.

"Kami akan tetap serahkan ke KPK untuk gedung. Kami berharap ini jadi monumen gedung baru," ujar Ilian.

Ilian menjelaskan, sejak Juni lalu, uang yang terkumpul mencapai Rp 386.561.396 juta. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah hingga hari penutupan pada Senin (15/10/2012) mendatang.

Lebih lanjut, Ilian menyarankan adanya sebuah ruangan khusus yang menjadi memorabilia pembangunan gedung KPK lantaran mulai dari tahun 2007, pembangunan gedung itu selalu dihambat sampai akhirnya masyarakat bahu membahu membantu.

Ruangan itu pun sekaligus bermanfaat sebagai pengingat bagi KPK bahwa masyarakat sudah menaruh kepercayaan yang begitu besar ke lembaga antikorupsi itu.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Gedung Baru KPK"

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

Nasional
Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Ditanya soal Bursa Menteri Kabinet Prabowo, Maruarar Sirait Ngaku Dipanggil Prabowo Hari Ini

Ditanya soal Bursa Menteri Kabinet Prabowo, Maruarar Sirait Ngaku Dipanggil Prabowo Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com