Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Bertemu Kapolri Hari Ini

Kompas.com - 08/10/2012, 07:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan bertemu Kapolri, Senin (8/10/2012), terkait polemik yang terjadi di antara dua institusi itu belakangan ini.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pertemuan pimpinan KPK dengan Kapolri tersebut di antaranya membahas masalah penanganan kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) dan masalah ditetapkannya penyidik KPK Novel Baswedan sebagai tersangka di Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu.

"Jadi, besok akan ada pertemuan Ketua KPK dengan Kapolri membahas situasi yang mungkin dari persepsi publik, tidak kondusif," kata Johan di Jakarta, Minggu (7/10/2012) malam.

Dikatakannya, pertemuan tersebut akan berlangsung di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, atau di Kantor Menteri Sekretariat Negara di Jalan Medan Merdeka, Jakarta.

Johan mengungkapkan, sebelum pertemuan dengan Kapolri tersebut, pimpinan KPK sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Sekretaris Negara. Dalam pertemuan itu, katanya, disampaikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan turun tangan dalam menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri ini.

"Kita perlu apresiasi Presiden kita atas perhatiannya melihat situasi dan kondisi. Di level masyarakat sudah muncul pernyataan-pernyataan yang nantinya bisa kontraproduktif kalau Presiden tidak turun tangan," ungkap Johan.

Dia juga mengimbau agar apa yang nanti diputuskan pimpinan KPK dengan Kapolri bisa diikuti semua pegawai KPK dan kepolisian. "Apa yang sudah diputuskan Ketua KPK nantinya dengan Kapolri juga harus diikuti. Apakah oleh bawahannya di KPK, kita juga mengimbau apa yang ada di Polri juga," tambahnya.

Dalam jumpa pers kemarin, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pernyataan kepada publik seusai pertemuan KPK dengan Kapolri tersebut. Menurut Sudi, Presiden SBY tidak tinggal diam dalam hal ini.

Pada saat ketegangan KPK-Polri mulai memuncak pada 5 Oktober lalu, atau saat aparat Polda Bengkulu menggeruduk Gedung KPK untuk menangkap Novel, menurut Sudi, Presiden telah menginstruksikan Kapolri untuk mencari solusi.

Menurutnya, kondisi mereda setelah Kapolri menjalankan instruksi tersebut. Namun, lanjutnya, permasalahan ini semakin tidak kondusif setelah dimanipulasi sejumlah pihak. Presiden pun memutuskan akan mengambil alih penyelesaian konflik KPK-Polri ini.

Seperti diketahui, sejak KPK mengintensifkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, hubungan KPK dan Polri menjadi renggang.

Saat KPK memutuskan untuk menangani kasus Korlantas, Polri ikut mengusut kasus yang sama dengan tersangka yang juga sama. Perbedaannya, kepolisian tidak menjadikan mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka seperti yang dilakukan KPK.

Belum lagi tuntas masalah perebutan kasus itu, kepolisian tiba-tiba menarik 20 penyidiknya yang tengah bertugas di KPK. Ketegangan hubungan KPK-Polri semakin meruncing setelah pada Jumat (5/10/2012) malam anggota Polda Bengkulu mendatangi Gedung KPK untuk menangkap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Menurut kepolisian, Novel diduga melakukan penganiayaan berat saat bertugas di Kepolisian Resor Bengkulu pada 2004. Atas upaya penangkapan ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menganggapnya sebagai bentuk kriminalisasi anggota KPK.

Berita-berita terkait bisa diikuti di Topik Pilihan: POLISI VS KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com