Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Bertemu Kapolri Hari Ini

Kompas.com - 08/10/2012, 07:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan bertemu Kapolri, Senin (8/10/2012), terkait polemik yang terjadi di antara dua institusi itu belakangan ini.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pertemuan pimpinan KPK dengan Kapolri tersebut di antaranya membahas masalah penanganan kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) dan masalah ditetapkannya penyidik KPK Novel Baswedan sebagai tersangka di Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu.

"Jadi, besok akan ada pertemuan Ketua KPK dengan Kapolri membahas situasi yang mungkin dari persepsi publik, tidak kondusif," kata Johan di Jakarta, Minggu (7/10/2012) malam.

Dikatakannya, pertemuan tersebut akan berlangsung di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, atau di Kantor Menteri Sekretariat Negara di Jalan Medan Merdeka, Jakarta.

Johan mengungkapkan, sebelum pertemuan dengan Kapolri tersebut, pimpinan KPK sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Sekretaris Negara. Dalam pertemuan itu, katanya, disampaikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan turun tangan dalam menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri ini.

"Kita perlu apresiasi Presiden kita atas perhatiannya melihat situasi dan kondisi. Di level masyarakat sudah muncul pernyataan-pernyataan yang nantinya bisa kontraproduktif kalau Presiden tidak turun tangan," ungkap Johan.

Dia juga mengimbau agar apa yang nanti diputuskan pimpinan KPK dengan Kapolri bisa diikuti semua pegawai KPK dan kepolisian. "Apa yang sudah diputuskan Ketua KPK nantinya dengan Kapolri juga harus diikuti. Apakah oleh bawahannya di KPK, kita juga mengimbau apa yang ada di Polri juga," tambahnya.

Dalam jumpa pers kemarin, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pernyataan kepada publik seusai pertemuan KPK dengan Kapolri tersebut. Menurut Sudi, Presiden SBY tidak tinggal diam dalam hal ini.

Pada saat ketegangan KPK-Polri mulai memuncak pada 5 Oktober lalu, atau saat aparat Polda Bengkulu menggeruduk Gedung KPK untuk menangkap Novel, menurut Sudi, Presiden telah menginstruksikan Kapolri untuk mencari solusi.

Menurutnya, kondisi mereda setelah Kapolri menjalankan instruksi tersebut. Namun, lanjutnya, permasalahan ini semakin tidak kondusif setelah dimanipulasi sejumlah pihak. Presiden pun memutuskan akan mengambil alih penyelesaian konflik KPK-Polri ini.

Seperti diketahui, sejak KPK mengintensifkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, hubungan KPK dan Polri menjadi renggang.

Saat KPK memutuskan untuk menangani kasus Korlantas, Polri ikut mengusut kasus yang sama dengan tersangka yang juga sama. Perbedaannya, kepolisian tidak menjadikan mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka seperti yang dilakukan KPK.

Belum lagi tuntas masalah perebutan kasus itu, kepolisian tiba-tiba menarik 20 penyidiknya yang tengah bertugas di KPK. Ketegangan hubungan KPK-Polri semakin meruncing setelah pada Jumat (5/10/2012) malam anggota Polda Bengkulu mendatangi Gedung KPK untuk menangkap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Menurut kepolisian, Novel diduga melakukan penganiayaan berat saat bertugas di Kepolisian Resor Bengkulu pada 2004. Atas upaya penangkapan ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menganggapnya sebagai bentuk kriminalisasi anggota KPK.

Berita-berita terkait bisa diikuti di Topik Pilihan: POLISI VS KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com