Miranda Yakin Bebas

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan suap cek perjalanan, Miranda S Goeltom meyakini majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan memutus bebas dirinya dalam sidang pembacaan vonis, Kamis (27/9/2012) pagi ini. Pihak Miranda menilai tidak ada alasan bagi hakim memutusnya bersalah jika melihat fakta persidangan selama ini.

"Kami berharap majelis hakim akan memutuskan berdasarkan fakta-fakta di persidangan semata-mata, majelis tidak terikat pada tuntutan jaksa yang berdasarkan asumsi semata. Kami yakin dan berharap Miranda akan diputuskan bebas," kata salah satu pengacara Miranda, Andi S Simangungsong melalui pesan singkat, Rabu (26/9/2012).

Pengacara Miranda lainnya, Dodi Abdul Kadir mengatakan, tuntutan yang disusun jaksa penuntut umum KPK jelas tidak berdasarkan fakta persidangan. "Melainkan cerita penuntut umum yang dikarang sendiri," ujarnya.

Dalam persidangan sebelumnya penuntut umum KPK meminta majelis hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Miranda.

Jaksa menilai Miranda terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan bersama-sama menyuap anggota DPR 1999-2004 untuk memuluskan langkahnya dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) 2004. Pemberian suap ke anggota DPR tersebut dilakukan dalam bentuk cek perjalanan.

Dodi menilai, kesimpulan jaksa tersebut berbeda dengan hasil persidangan selama ini. Contohnya, kata dia, poin kesimpulan jaksa yang mengatakan bahwa benar Miranda melakukan pertemuan dengan anggota DPR 1999-2004, Paskah Suzetta, Endin Soefihara, dan Hamka Yandhu, di kediaman Nunun Nurbaeti di Jalan Cipete Raya sebelum fit and proper test calon DGS BI 2004. Seusai pertemuan tersebut, menurut jaksa, Nunun mendengar ada yang mengatakan "Ini bukan proyek thank you ya", yang artinya ini tidak gratis.

Dodi menyanggah kesimpulan jaksa tersebut. Dia mengatakan bahwa pertemuan di rumah Nunun itu tidak pernah ada. Para anggota dewan itu pun, katanya, tidak mengakui pertemuan tersebut. Kemudian, kata Dodi, kepala rumah tangga Nunun, Lini Suparni sendiri mengatakan bahwa Miranda hanya bertemu dengan Nunun seorang.

"Dia ketemu awal 2004, itu kan bisa Januari, Februari, jauh sebelum fit and proper test DGS BI. Dan itu pertemuan kan hanya Bu Nunun dan Miranda," ujarnya.

Adapun Nunun divonis dua tahun enam bulan penjara karena dianggap terbukti sebagai pemberi suap dalam kasus ini, sementara lebih dari 25 anggota DPR yang dianggap terbukti menerima cek perjalanan telah menjalani masa hukumannya.

Dodi mengakui, peristiwa pemberian cek perjalanan ke anggota DPR itu memang ada. Namun, ditegaskannya, pemberian itu tidak terkait dengan Miranda. "Apa keuntungan yang didapat Bu Nunun dari Miranda? Gak ada Bu Miranda memberikan fasilitas, jadi apa motivasinya?" ujar Dodi.

Hal yang benar, lanjutnya, Nunun menerima cek perjalanan itu seorang diri dan membagi-bagikannya kepada para anggota dewan tanpa sepengetahuan Miranda.

"Ini kan seperti Jokowi, waktu pencalonan gubernur, pendukungnya kan berbuat banyak macamnya, apa pasti tindakan itu diketahui Jokowi dan Ahok?" katanya mengumpamakan pemilihan DGS BI dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 yang dimenangi pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.

Dodi pun menyinggung masalah penetapan Miranda sebagai tersangka yang sempat diperdebatkan internal KPK. Kemudian dia mengingatkan soal putusan sela hakim Tipikor yang dibacakan beberapa waktu lalu. Saat itu, satu anggota majelis hakim berpendapat beda (dissenting opinion).

Satu hakim itu, katanya, menilai surat dakwaan yang disusun tim jaksa penuntut umum KPK sudah kedaluwarsa sehingga tuntutannya bisa batal demi hukum. "Ini baru pertama kali, ada hakim bilang dakwaan tidak bisa diterima. Ya kan. Hakim bilang, penggunaan pasal sudah kedaluwarsa," ujarnya.

Lantas, akankah Miranda diputus bebas hari ini?

Berita terkait persidangan dan vonis Miranda dapat diikuti dalam topik "Vonis Miranda Goeltom"