Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Tidak Belajar dari Bentrokan Masa Lalu

Kompas.com - 30/07/2012, 07:37 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Orientasi kerja Kepolisian dalam menyelesaikan konfik agraria dipertanyakan. Kepolisian dinilai tidak belajar dari berbagai bentrokan masa lalu berlatarbelakang konflik agraria sehingga kesalahan yang sama terus berulang.

Penilaian itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aboe Bakar Al Habsy melalui pesan singkat, Senin (30/7/2012), menyikapi bentrok antara warga dan polisi di Desa Limbang Jaya I dan II, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

"Bukankah bentok seperti itu juga pernah terjadi di Sape, NTB? Kenapa tidak belajar dari semua itu? Kenapa mesti harus ada korban lagi?" kata Aboe Bakar.

Aboe Bakar mempertanyakan urgensi penempatan pasukan Brimob di perkebunan itu. Pasalnya, kata dia, tugas pokok Brimob adalah menanggulangi gangguan keamanan tingkat tinggi seperti kejahatan bersenjata api yang terorganisir, terorisme, dan kejahatan dengan senjata biologi.

"Apa urusannya mereka mengamankan lahan perkebunan? Bukankah Komnas HAM juga sudah merekomendasikan penarikan pasukan Brimob dari wilayah yang kerap terjadi konflik agraria?" kata Aboe Bakar.

Aboe Bakar menambahkan, dalam rapat kerja terakhir antara Komisi III dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, disepakati bahwa Polri harus mengutamakan langkah persuasif, bukan mengumbar tembakan. Menurutnya, perlu ada audit kinerja Brimob di Sumsel.

Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Priyo Budi Santoso meminta Kepolisian bekerja dengan profesional. Jangan ada penembakan dengan peluru tajam yang menyebabkan korban jiwa.

Priyo sadar bahwa pernyataannya itu sudah berkali-kali disampaikan terkait berbagai bentrokan polisi dengan warga sebelumnya. "Itu peristiwa di lapangan yang terjadi. Saya hanya minta protapnya dilaksanakan benar-benar," kata Priyo.

Seperti diberitakan, Angga Bin Dharmawan (12) tewas tertembak saat bentrokan di Sumsel pekan lalu. Empat warga lainnya luka terkena tembakan dalam konflik berlatar belakang konflik lahan PT Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis.

Saat itu, iring-iringan kendaraan Brimob berisi sekitar 100 personel memasuki Desa Tanjung Pinang I dan II serta Limbang Jaya I dan II. Mereka membawa senjata laras panjang. Saat memasuki jalan antara Desa Limbang Jaya I dan II, warga dari empat desa melempari iring- iringan mobil dengan batu. Polisi langsung membalas dengan tembakan membabi-buta.

Sejak bentrokan di lahan PTPN VII Cinta Manis, polisi telah dua kali memasuki desa itu. Warga merasa terintimidasi oleh kehadiran polisi bersenjata yang memasuki desa. Sikap Kepolisian itu menimbulkan antipati warga yang memicu penyerangan terhadap iring-iringan kendaraan Brimob.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com