Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi: Kami Senang Masalah Hambalang Tuntas

Kompas.com - 26/06/2012, 21:07 WIB
Kiki Budi Hartawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng menyatakan senang bila kasus korupsi yang menyeret kader Partai Demokrat, termasuk Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum tuntas.

"Kami senang bila memang kasus ini tuntas dengan cepat. Agar clear semua duduk permasalahannya," kata Andi di Kompleks DPR RI, Selasa(26/6/2012).

Andi berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa sesegera mungkin untuk menyelesaikan kasus hambalang ini. "Biar jelas siapa-siapa saja yang melakukan penyimpangan. Kita serahkan semuanya pada KPK-lah," katanya.

Andi menjelaskan, dirinya dan jajaran Kemenpora siap dan bekerja sama bila KPK memanggil.

"Kapanpun saya atau jajaran Kemenpora dipanggil oleh KPK, kami akan siap dan datang. Kami pasti bekerjasama," janjinya.

KPK kemarin telah melayangkan surat panggilan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas akan dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus proyek pusat pendidikan dan latihan olahraga Hambalang, Rabu besok.

Anas disebut-sebut terlibat dalam proyek Hambalang. Menurut bekas koleganya M Nazaruddin, PT Adhi Karya menggelontorkan uang  Rp 100 miliar sebagai imbalan mendapatkan proyek. Sebanyak Rp 50 miliar mengalir ke Kongres Demokrat di Bandung pada 2010 untuk membiayai pemenangan Anas.

Anas berulang kali membantah tuduhan Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com