Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Tak Ada Pejabat Polda Papua yang Bermasalah

Kompas.com - 19/06/2012, 14:46 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional Edi Saputra Hasibuan mengatakan, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo tidak perlu mengganti Kapolda Irjen Pol Bigman L Tobing, Wakapolda Papua Paulus Waterpauw, dan Dit Intelkam Polda Papua Kombes Pol Aris Nur Handayani terkait serangkaian aksi kekerasan di Papua. Kompolnas yakin, tak ada pejabat polisi yang bermasalah di Papua.

"Kami yakin Polri dan TNI akan terus kerja keras untuk menciptakan keamanan kepada masyarakat. Kompolnas juga meyakini aparat keamanan sangat solid, khususnya di jajaran pejabat Polda Papua," kata Edi kepada para wartawan di Jakarta, Selasa (19/6/2012).

Pada kesempatan itu, Edi meminta masyarakat tak terprovokasi pihak-pihak yang sengaja memperkeruh situasi di Papua. Kompolnas mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada TNI dan Polri dalam mengamankan Papua. Dengan demikian, kondisi di Papua cepat kondusif.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, serangkaian aksi kekerasan di Papua tak lepas dari ketidaksiapan kepolisian menanggani keamanan. Sistem keamanan, deteksi dini, dan dialog masyarakat tak terbangun. Maka itu, IPW mendesak Kapolri mengganti Kapolda Papua, Wakapolda Papua dan Dit Intelkam Polda Papua.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Letjen Marciano Norman mengatakan, serentetan penembakan terhadap warga sipil maupun aparat penegak hukum di Papua dan Papua Barat memiliki muatan politis. Ada keterkaitan antara penembakan oleh orang tak dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka.

Terkait memanasnya situasi di Papua, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat sepakat membentuk panitia kerja atau panja. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepolisian untuk bekerja cepat dalam menuntaskan kasus penembakan di Papua dan Papua Barat. Kepolisian harus mampu menangkap, memproses, dan mengadili para pelaku penembakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com