Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Endang Mendapat Penghormatan Terakhir di Kemenkes

Kompas.com - 03/05/2012, 07:49 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jenazah Menteri Kesehatan (nonaktif) Endang Rahayu Sedyaningsih, Kamis (3/5/2012) pagi ini, mendapat penghormatan terakhir dari seluruh staf di Kementerian Kesehatan.

Jenazahnya baru tiba di Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, sekitar pukul 07.10, setelah dibawa dari kediaman Endang di Jalan Pendidikan Raya III Blok J-55, Kompleks IKIP, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Saat ini, jenazahnya disemayamkan di Ruang Leimena Lantai II Gedung Kemenkes dengan dibalut bendera Merah Putih. Tampak seluruh staf Kemenkes memenuhi ruangan tersebut dengan pakaian serba hitam. Staf Kemenkes diberi kesempatan 30 menit untuk melakukan shalat jenazah.

Rencananya, pukul 09.00, acara penghormatan untuk jenazah Endang akan dimulai dengan dipimpin Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Acara akan dilanjutkan dengan membawa jenazah ke pemakaman San Diego Hills, Karawang, dengan inspektur upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Endang meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Rabu pukul 11.41, setelah kesehatannya menurun akibat kanker paru yang dideritanya.

Menteri Kesehatan dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini meninggalkan suami, Reanny Mamahit, dan tiga anak, yaitu Arinanda Wailan Mamahit, Awandha Raspati Mamahit, dan Rayinda Raumanen Mamahit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com