Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Miranda, Apa Kabar Tjahjo dan Emir?

Kompas.com - 27/01/2012, 19:50 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch mengungkapkan, meski Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Miranda Swaray Goeltom sebagai tersangka, masih ada nama-nama lain yang belum tersentuh dalam perkara ini. Di antaranya Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Izedrik Emir Moeis dan Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo. Keduanya diduga mengetahui awal kasus cek perjalanan mengalir untuk pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan Miranda.

"KPK perlu mencermati beberapa pihak yang belum tersentuh. Seperti beberapa figur politik Tjahjo Kumolo dan Emir Moeis yang memang hingga saat ini belum tersentuh," ujar Aktivis ICW, Febri Diansyah, di kantornya, di Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2012).

Hal yang serupa diungkapkan oleh pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya. Menurutnya, kasus ini jelas-jelas memiliki nuansa politik yang tinggi di mana hak seorang anggota dewan dibajak oleh petinggi partai politik. Mereka diharuskan memilih dalam fraksi sesuai dengan perintah si ketua. Oleh karena itu, peran orang-orang yang memegang kuasa saat pemilihan Miranda harus ditelusuri juga.

"DPR bisa memilih banyak pejabat institusi. Yang berbahaya ketika ada upaya monopoli mengambil keputusan. Upaya kooptasi, dengan disebut suara fraksi. Perintah dari atas untuk memilih, itu harus. Tidak ada kesempatan untuk menolak karena ada mekanisme recall dan diancam dari dalam," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan nama Emir dan Tjahjo akrab didengar dalam kasus ini. Mereka beberapa kali dipanggil KPK sebagai saksi untuk sejumlah anggota Fraksi PDIP yang menerima "uang terimakasih" dari Miranda untuk memilihnya sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Ketika kasus ini bergulir, Emir menjabat sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang menangani soal keuangan dan perbankan. Komisi IX pula yang bertugas melakukan uji kelayakan bagi calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Saat pencalonan itu ada beberapa nama yang diajukan, salah satunya Miranda Goeltom.

Namun, Emir telah beberapa kali membantah keterlibatannya dalam aliran cek perjalanan itu. Sementara, nama Tjahjo disebut juga oleh bekas koleganya di PDI Perjuangan, Agus Condro yang mengatakan, anggota PDI Perjuangan di DPR memilih Miranda lantaran diperintahkan petinggi fraksi, termasuk Tjahjo. Bahkan, menurut Agus, Tjahjo juga mengatakan ada tawaran sampai Rp 500 juta dari Miranda untuk setiap anggota yang memilihnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Nasional
    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Nasional
    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

    Nasional
    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com