Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Emas USAID Dimulai di Enam Provinsi

Kompas.com - 26/01/2012, 16:16 WIB
Dahono Fitrianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Program peningkatan kesehatan ibu dan anak baru lahir Expanding Maternal and Newborn Survival (Emas) yang dicanangkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) mulai dilaksanakan di enam provinsi di Indonesia, Kamis (26/1/2012).

Kedutaan Besar AS di Jakarta menyebutkan, program bernilai 55 juta dollar AS (lebih dari Rp 492 miliar) itu akan dilangsungkan di enam provinsi dengan angka kematian ibu dan anak tertinggi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan.

Menurut data USAID, hampir 70 persen kematian ibu melahirkan dan 75 persen kematian bayi baru lahir terjadi di Jawa dan Sumatra saja. Kematian ibu dan bayi itu disebabkan oleh berbagai hal yang sebenarnya bisa dicegah.

"AS dengan gembira meluncurkan Emas, sebuah program yang akan membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi para ibu dan bayi baru lahir di Indonesia. Program ini mendorong ibu dan bayi sehat dan meningkatkan berbagai respons terhadap komplikasi proses persalinan bagi ibu hamil," tutur Direktur Misi Indonesia USAID Glenn Anders.

Sekitar 10.000 ibu meninggal dunia setiap tahun di Indonesia akibat berbagai komplikasi saat kehamilan, persalinan, dan melahirkan bayi, yang merupakan salah satu angka kematian tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Sementara lebih dari 80.000 bayi baru lahir meninggal setiap tahun di negara ini pada usia satu bulan pertama akibat berbagai kondisi yang sebenarnya bisa diberi perawatan, seperti lahir prematur, sesak napas saat lahir, dan keracunan darah saat lahir.

Program Emas menjadi bagian dari Kemitraan Komprehensif yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden AS Barack Obama beberapa waktu lalu. Program ini terlaksana berkat kerja sama dengan organisasi kesehatan Jhpiego, Save The Children, Research Triangle Inc (RTI), Muhammadiyah, dan RS Budi Kemuliaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com