Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Tolak Disebut Kecolongan Soal Dana Freeport

Kompas.com - 11/11/2011, 17:28 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution membantah bahwa Markas Besar Polri kecolongan karena baru mengetahui bahwa anggota polisi dari Polda Papua menerima dana dari PT Freeport Indonesia. Menurutnya, pemberian dana sukarela Rp 1.250.000 dari PT Freeport itu dilakukan di daerah dan diterima oleh anggota secara langsung.

Oleh karena itu, Mabes Polri tak selalu harus ikut campur dalam hal tersebut. Apalagi, dana tersebut untuk tunjangan bagi anggota polisi yang membantu pengamanan PT Freeport sebagai objek vital negara.

"Ini kan pelaksanaan di daerah. Mabes Polri enggak campur tangan langsung ke daerah. Itu diterima langsung oleh anggota di lapangan," jelas Saud di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (11/11/2011).

Ketika ditanya pertanggungjawaban polisi terhadap Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai penerimaan dana itu, kata Saud, pihaknya harus memastikan terlebih dahulu dari tim audit internal apakah uang tersebut termasuk dana hibah. Pasalnya, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan aturan terkait dana hibah dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Aturan ini menjelaskan bahwa lembaga atau kementerian yang mendapatkan hibah harus melaporkan dan kemudian dimasukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Termasuk kepolisian yang juga harus memberikan laporan dana itu juga dianggap sebagai hibah.

"Kita akan lihat apakah ini namanya hibah atau bukan. Kalau hibah kan harus dilaporkan ke Kemenkeu. Administrasi laporannya itu ke Kemenkeu, walaupun yang memegangnya itu adalah satuan dari yang menerima uang itu," jelasnya.

Kembali ia menegaskan, kepolisian siap mempertanggungjawabkan jika ada kelalaian dalam prosedur dan membenahi sistem di institusi Polri jika terdapat kesalahan.

"Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tim internal kita yang akan memutuskan. Nanti mereka akan merumuskan yang terbaik supaya betul-betul akuntabilitas bisa dijamin. Kalau misalnya ada yang kurang pas nanti akan disesuaikan lagi," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menparekraf Ikut Kaji Pemlokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemlokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi May Day, Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi May Day, Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com