Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Spekulasi Tidak Waras

Kompas.com - 09/11/2011, 18:06 WIB
Tomy Trinugroho A.

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (9/11/2011), mengecam keras sejumlah spekulasi di media karena dinilainya sudah keterlaluan. Ia menyebut spekulasi-spekulasi tersebut sebagai sesuatu yang tidak waras.

Ada dua spekulasi yang dikecamnya, yakni spekulasi terkait pertemuannya dengan Direktur Pengelola Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati dan kehadirannya dalam peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar.

"Saya tidak mendengar langsung, tetapi, konon, di sebuah televisi, dikatakan, kalau itu benar, demikian yang dikatakan kepada saya, itu (pertemuan dengan Sri Mulyani) dalam rangka konspirasi Century. Saya pikir ini ada yang tidak waras," kata Presiden saat memberikan pengantar pada sidang kabinet terbatas membahas Papua di Kantor Presiden, sore tadi.

Sri Mulyani menemui Presiden pada Selasa (8/11/2011). Presiden didampingi sejumlah menteri. Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan, juga didampingi beberapa pejabat Bank Dunia. "Saya tidak ingin isu ini terus berlanjut sampai di generasi mana pun. Mari kita melihatnya dengan jernih. Ada pejabat lembaga internasional datang kepada saya selaku presiden secara terbuka, didampingi orang lain, agenda yang dibahas jelas, tetapi itu langsung dianggap sebagai konspirasi Century. Sekali lagi, itu tidak waras," tegas Presiden.

Spekulasi tidak waras, menurut Presiden, juga muncul ketika dirinya menghadiri perayaan HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu. "Ketika saya menghadiri HUT Golkar langsung dihantam karena seolah mendukung Lapindo dalam arti dianggap juga sebagai konspirasi Lapindo. Ini juga tidak waras. Saya sebagai Presiden diundang partai politik yang melaksanakan ulang tahun. Partai politik ini adalah partai koalisi dan saya selalu datang," ujarnya.

Kedatangannya di acara HUT Partai Golkar itu, menurut Presiden, juga sangat terbuka. Pidatonya dapat didengar publik. Kebijakan pemerintah tentang penyelesaian lumpur Sidoarjo sudah jelas. Apa tanggung jawab pemerintah dan apa tanggung jawab serta kewajiban Lapindo. "Mari kita dudukkan segala sesuatu dengan benar," kata Presiden lebih lanjut.

Presiden mengungkapkan, politik dan demokrasi di Indonesia akan lebih sehat, matang, serta berkualitas, sepenuhnya tergantung pada semua pihak: apakah ingin membawa Indonesia ke arah keadaan yang lebih bermartabat atau tidak?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com