Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angie dan Koster Membantah Nazaruddin

Kompas.com - 21/07/2011, 11:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua Anggota Komisi X DPR, Angeline Sondakh dan I Wayan Koster, membantah keras seluruh pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin di salah satu televisi swasta tentang pembagian uang pelicin (success fee) dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang kepada anggota Dewan. Menurut keduanya, pernyataan Nazaruddin sama sekali tak bisa dipercaya.

"Saya rasa tidak penting untuk ditanggapi. Artinya, biar masyarakat yang menilai. Dari ceritanya yang mudah berubah, angkanya juga berubah-ubah, tempat dan orangnya yang juga berubah-ubah, artinya kalau orang bohong memang begitu. Dia lupa sama apa yang dia omongi sebelumnya. Jadi, saya rasa tidak penting lagi untuk ditanggapi," ungkap Angelina di Gedung DPR, Kamis (21/7/2011).

Menurut politisi Demokrat ini, saat ini dirinya berusaha menikmati setiap tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Dirinya tak terlalu merasa terganggu dibandingkan dengan kehilangan suaminya, almarhum Adjie Massaid, yang meninggal beberapa bulan silam.

"Kalau masalah ini, sudah saya ikhlaskan. Saya yakin strategi Allah lebih besar daripada strategi manusia," tambahnya.

Angie dan Koster memang disebut Nazaruddin sebagai pintu masuk di DPR untuk seluruh anggota Panja SEA Games. Sementara itu, kemarin, dalam dakwaan terhadap mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, terungkap adanya rencana pembagian fee yang direncanakan bersama Nazaruddin kepada sejumlah pihak terkait proyek pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang dan gedung serba guna Sumatera Selatan.

Rosa dan Nazaruddin serta karyawan PT Permai Group (perusahaan milik Nazaruddin) sepakat untuk memberikan fee kepada DPR sebesar 5 persen dari nilai kontrak proyek. Koster yang dituduh menjadi salah satu pintu membantah mentah-mentah. Menurut dia, pernyataan Nazaruddin sama sekali tak perlu dipercaya.

Politisi PDI-P ini heran terhadap Nazaruddin yang justru bernyanyi dari tempat yang tidak diketahui mengenai tuduhan hukum. Padahal, keterangannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat dibutuhkan.

"Kalau omongan Nazaruddin itu dipercaya, kita salah ini. Siapa yang bisa percaya sama Pak Nazaruddin. Harusnya dia lapor ke KPK, malah lari enggak mau datang. Kalau gentle, konsekuen, datang saja ke KPK. Bawa buktinya, laporkan semua, supaya clear semua," tantang Koster.

Menurut dia pula, orang yang tidak taat hukum dengan lari dari proses hukum justru tak perlu dipercaya meski "nyanyian sumbang"-nya kerap terdengar. "Itu cerita yg dikarang, terlalu panjang dibuat. Itu pintar-pintarnya Nazaruddin saja berimajinasi. Siapa saja bisa ngomong begitu. Kalau omongan Nazaruddin ini didengar, semua bisa ngomong seperti itu, rusak negara kita ini," tandasnya.

Koster sendiri berjanji akan datang memberi keterangan jika KPK nanti memutuskan akan memanggilnya. Namun, saat ini, dia tak akan membawa Nazaruddin ke proses hukum atas dugaan pencemaran nama baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

    Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

    Nasional
    Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

    Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

    Nasional
    Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

    Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

    Nasional
    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Nasional
    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Nasional
    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

    Nasional
    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com