Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejar Koruptor, KPK Gandeng China

Kompas.com - 14/03/2011, 15:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan pemerintah China dalam pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi. Wakil Menteri Pengawasan China, Ning Yanglin, menyambangi gedung KPK di Jakarta, Senin (14/3/2011), untuk memenuhi undangan KPK.

Ketua KPK Busyro Muqoddas menyampaikan, kerjasama dalam bidang penindakan terhadap pelaku korupsi antarnegara itu berkaitan dengan pengejaran pelaku dan aset hasil kejahatan korupsi.

"Kerjasama yang mem-back up korupsi di negara masing-masing yang mengalir ke negeri masing-masing, mengamankan aset yang lari dibawa ke Indonesia dan sebaliknya. Juga, tukar informasi bahwa misalnya di China, KPK dikelola personel yang jumlahnya tidak banyak, cuma Rp 300 ribu," ujar Busyro dalam jumpa pers di KPK.

Mengenai teknis kerjasama kedua negara dalam menindak koruptor tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam nota kesepahaman.

"Akan ada pembicaraan berikutnya untuk detail lebih teknis. Kita akan melakukan implementasi terhadap kesepakatan ini, bisa dengan bentuk MoU yang lebih lanjut," tambah Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra M Hamzah.

Sementara dalam bidang pencegahan, KPK dan China saling berbagi pengalaman dan informasi. Menurut Busyro, Pemerintah China dalam mencegah tindak pidana korupsi memberlakukan larangan bagi pejabatnya untuk menerima hadiah sekecil apapun. China juga melarang pegawai negeri di sana berbisnis.

"Selama menjabat enggak boleh terima hadiah apapun. Sedikit beda dengan di Indonesia, di Indonesia sangat fleksibel, saking fleksibelnya jadi enggak jelas. Di sana juga ada peraturan-peraturan yang memperketat agar pejabat-pejabat ini bisa diawasi, dan pengawasanya diawasi KPK di daerah," tutur Busyro.

Dalam kesempatan yang sama Ning Yanglin mengatakan, bahwa korupsi merupakan masalah masyarakat internasional. Pemerintah China, katanya, sangat mementingkan upaya pemberantasan korupsi.

"Ingin sekali dunia internasional kerjasama mengurus pemberantasan korupsi," katanya.

Dia juga memuji upaya KPK dalam memberantas korupsi. Menurutnya, KPK telah berhasil di mata internasional. Pemerintah China merasa penting bekerjasama dan berbagi pengalaman dengan KPK.

"Kami harapkan dengan usaha bersama di dunia ini tidak ada ruang untuk korupsi," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com