Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Merasa Kursi Menterinya Diincar PD

Kompas.com - 08/03/2011, 18:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik koalisi yang makin panas belakangan ini dinilai telah dikembangkan dan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. Ketua DPP PKS Mustafa Kamal merasa kisruh ini telah dikembangkan dengan tidak elegan oleh sejumlah elite partai, terutama oleh elite Demokrat sendiri. PKS merasa posisi menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II justru diincar oleh elit Demokrat.

"Iya ini kan saya lihat mengemukanya tidak dengan cara elegan. Dengan cara yang mungkin rakyat risih melihatnya. Pada saat ada masalah perpajakan, Century, BBM, kok ada politisi yang tega-teganya terus bicara perebutan jabatan yang sudah selesai. Ini kan masalah jabatan sudah selesai waktu pembentukan kabinet. Kenapa sudah 1,5 tahun isunya cuma reshuffle saja," tegasnya di ruang fraksi DPR RI, Selasa (8/3/2011).

Menurut Mustafa, para menteri tengah fokus bekerja belakangan ini. Namun, agak terganggu dengan isu perombakan kabinet yang merebak. Kalaupun perombakan hendak dilakukan, seharusnya didasarkan pada penilaian kepada para menteri yang terganjal persoalan moral atau kinerja yang buruk.

Tapi, sekali lagi, Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai perombakan pun tak pantas dilakukan pada saat umur kabinet baru berumur 1,5 tahun. Lagi pula, lanjutnya, isu perombakan kabinet pun datangnya bukan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung secara lisan. Justru elite-elite partai birulah yang meramaikannya sehingga kecurigaan Mustafa muncul.

"Pak SBY sebenarnya lebih kepada upaya normatif untuk melakukan pendalaman terhadap persoalan. Tapi kemudian ada yang mengembangkannya jadi satu bola liar. Saya sangat menyayangkan sekali, sangat miris sekali kalau kemudian secara tidak proposional lalu bola ini dilempar kepada Presiden, padahal Presiden punya tanggung jawab yang sangat besar untuk permasalahan-permasalahan kita ke depan," katanya.

"Seharusnya anak buah yang baik, kader yang baik, bisa menerjemahkan pemikiran Presiden dan melaksanakan dengan baik sehingga Presiden punya keleluasaan untuk membangun bangsa ini dalam konteks yang lebih besar," tambah Mustafa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

    Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

    Nasional
    'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

    "Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

    Nasional
    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Nasional
    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    Nasional
    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Nasional
    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Nasional
    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    BrandzView
    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Nasional
    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com