Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Segera Tentukan Jangan Pakai Bunga-bunga

Kompas.com - 22/02/2011, 18:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar usulan hak angket mafia pajak diputuskan melalui satu kali voting, ditolak atau diterima. Voting berkali-kali dinilai hanya membuang-buang energi.

"Kita setuju, menghadirkan angket pajak atau tidak, jangan pakai 'bunga-bunga'," ujar anggota Fraksi PKS, Fahri Hamzah, dalam rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Tidak perlu melalui dua kali voting seperti yang disepakati pimpinan DPR dan pimpinan fraksi dalam rapat konsultasi.

Sebelumnya Ketua DPR Marzuki Alie sebagai pimpinan paripurna menyampaikan bahwa usulan pajak diputuskan dalam dua kali voting. Pemungutan suara tingkat pertama akan memilih opsi angket diterima atau ditolak, tetapi dilanjutkan dengan rapat Panja Komisi gabungan atau opsi lainnya, yakni langsung memilih terima hak angket atau tidak.

"Kami ingin sekali angket ini jadi kenyataan, tetapi kami tidak ingin dihibur, oh, ini akan diteruskan dan sebagainya. PKS pilihannya hanya terbuka, hadirkan pansus atau tidak? Tidak perlu bersandiwara nanti ada gabungan-gabungan," kata Fahri.

Pendapat senada datang daru dua fraksi pendukung hak angket pajak lainnya, yakni Fraksi Partai Golkar dan Partai PDI-Perjuangan. Anggota Partai Golkar, Ade Komarudin, menyampaikan bahwa, sesuai tata tertib, rapat paripurna hanya memutuskan untuk menolak atau menerima suatu usulan.

"Tidak ada opsi lain sesuai tatib. Jika mengambil keputusan tidak sesuai tatib, berarti kita berjamaah melanggar tatib," ujarnya.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo menyampaikan, fraksinya tetap pada pendirian untuk menempuh satu kali voting dalam memutuskan diterima atau ditolaknya usulan hak angket pajak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

    Nasional
    KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

    Nasional
    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

    Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

    Nasional
    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

    Nasional
    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

    Nasional
    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

    Nasional
    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

    Nasional
    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

    Nasional
    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

    Nasional
    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

    Nasional
    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    Nasional
    JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

    JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

    Nasional
    Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

    Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

    Nasional
    KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

    KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com