Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rakyat Yogya Wajib Ditanya soal Sultan

Kompas.com - 30/11/2010, 12:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, terkait perdebatan soal konsep pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY, perlu digelar referendum yang melibatkan warga DIY dan non-DIY.

"Rakyat DIY perlu ditanyakan, apakah mereka menginginkan Sultan langsung ditetapkan sebagai gubernur DIY atau melalui pemilihan kepala daerah," kata Burhanuddin ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (30/11/2010).

Sementara itu, warga non-DIY dari 32 provinsi lainnya pun patut dilibatkan pada proses referendum. "Warga non-DIY pun berhak didengar pendapatnya, apakah warga DIY berhak menentukan pilihan sesuai dengan pilihan mereka. Sebab, ini konteksnya berkaitan antara DIY dengan NKRI," sambung Burhanuddin.

Dikatakan Burhanuddin, pada prosesnya nanti, hasil referendum dari warga non-DIY dapat dijadikan pertimbangan. Sementara itu, kata putusnya tetap berada di tangan warga DIY.

Terkait perdebatan sistem monarki di DIY, Burhanuddin mengatakan, dirinya mendukung usulan yang dipaparkan oleh Universitas Gadjah Mada soal "Solusi Monarki Konstitusional untuk DIY".

Pada konsep tersebut dijelaskan, pemerintahan DIY terdiri dari tiga institusi. "Institusi pertama dipegang oleh Sultan dan Pakualam yang dianggap sebagai pengageng. Jadi, fungsinya sebagai pelindung sekaligus simbolik. Kedua, di level eksekutif, ada gubernur dan wakil gubernur yang dipilih langsung oleh masyarakat Yogyakarta. Ketiga, ada DPRD yang menjalankan fungsi check and balances," kata Burhanuddin.

Namun, sistem ini dianggap kurang sempurna. "Masalahnya, kalau misalnya terjadi deadlock antara gubernur dan DPRD, apa kewenangan Sultan dan Pakualam sebagai pengageng? Saya khawatir monarki konstitusional ala UGM dapat mencabut hak Sultan untuk ikut pemilihan kepala daerah karena posisinya sebagai pengageng. Namun demikian, ini jalan tengah dari perdebatan antara kubu yang pro penetapan dan pro pemilihan langsung kepala daerah DIY," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

    Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

    Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

    Nasional
    Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

    Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

    Nasional
    Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

    Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

    Nasional
    GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

    GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

    Nasional
    Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

    Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

    Nasional
    Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

    Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

    Nasional
    PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

    PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

    Nasional
    Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

    Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

    Nasional
    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Nasional
    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com