Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Pecat Kepala Rutan Pondok Bambu!

Kompas.com - 11/01/2010, 10:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar segera melakukan tindakan tegas dan berani dalam membenahi Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Hal ini menyusul temuan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum adanya fasilitas mewah di Rutan Khusus Wanita Kelas II A Pondok Bambu, Minggu (10/1/2010). Ketika ditanya apakah Kepala Rutan Pondok Bambu perlu dipecat, Pramono mengiyakan. "Kalau saya sih, saya pecat. Itu sudah pasti," ujarnya, Senin di DPR.

Seperti diberitakan, sejumlah ruangan di dalam gedung perkantoran, yang berada di dalam kompleks rutan, disulap menjadi ruang pribadi mewah yang dipakai beberapa narapidana kasus suap Arthalyta Suryani alias Ayin dan terpidana seumur hidup kasus narkoba, Limarita.

Ketika ditemui, Ayin, yang pernah dijuluki ratu lobi, tengah melakukan perawatan wajah. Di ruangan seluas 8 meter x 8 meter yang dihuni Ayin setiap hari mulai dari pagi hingga malam, terdapat kulkas, TV layar datar, dan penyejuk ruangan.

Sementara itu, di ruangan Limarita, malah terdapat ruang karaoke khusus yang mewas, kata anggota Satgas, Yunus Husein. "Saya terperangah ada privilege berlebihan kepada seorang tahanan yang kasusnya terang benderang," ujar Pramono.

Pramono, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini menambahkan, hal ini merupakan potret nyata mafia peradilan dan hukum di Indonesia. "Ini harus kita perangi," ujar Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com