Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Dur Diusulkan Jadi Nama Jalan di Medan

Kompas.com - 03/01/2010, 20:53 WIB

MEDAN, KOMPAS.com - Warga Tionghoa di Medan mengusulkan nama KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai nama jalan utama di kota ini. Usulan ini dianggap sebagai salah satu bentuk penghargaan kongkret atas jasa dan peran mantan Presiden tersebut terhadap warga Tionghoa di Indonesia.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat Tionghoa Medan, Karya Elly, usulan menabalkan nama Gus Dur sebagai salah satu nama jalan telah diwacanakan oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Medan.

"Kami ingin menabalkan namanya, apakah nama lengkapnya, yakni KH Abdurrahman Wahid, atau pun nama aliasnya yang juga terkenal, Gus Dur, sebagai nama jalan utama di Kota Medan," ujar Karya di Medan, Minggu (3/1/2010).

Karya yang juga sesepuh PSMTI Sumut mengungkapkan, secara resmi organisasinya akan menyurati Pemerintah Kota Medan agar menabalkan nama Gus Dur sebagai nama salah satu jalan utama.

"Kalau boleh, jalan yang diberi nama Gus Dur berada di daerah China Town (pecinan) seperti di sekitar Kelurahan Pasar Baru. Daerah situ merupakan pusat bisnis dan banyak nama-nama jalan yang tidak terlalu istimewa," katanya.

Menurut Karya, warga Tionghoa berhutang budi sangat besar kepada Gus Dur, terutama dalam memberikan kebebasan berekspresi bagi masyarakat Tionghoa, dalam hal budaya dan kepercayaan. Usulan ini lanjut Karya merupakan balas budi yang kongkret atas jasa dan peran Gus Dur tersebut.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com