KPK Perkuat Bukti untuk Tersangka Baru Kasus E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menganalisis hasil persidangan dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Dari hasil analisis tersebut, KPK memutuskan untuk melakukan pengembangan perkara sekaligus menetapkan tersangka baru.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, setelah dilakukan analisis dan menyimak seluruh bukti-bukti yang dimunculkan di persidangan, maka dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti dan ada indikasi perbuatan oleh pihak lain.

"Itu harus ditindaklanjuti lebih lanjut, pengembangan dari penuntutan," ujar Febri saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/7/2017).

Baca: Soal Kemungkinan Tersangka Baru E-KTP, Ketua KPK Bilang "Tunggu Gegap Gempitanya"

Dalam surat tuntutan, jaksa KPK meyakini bahwa puluhan anggota DPR menerima uang proyek e-KTP.

Menurut jaksa, untuk kepentingan pembahasan anggaran e-KTP, anggota DPR meminta para terdakwa yakni dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, untuk meminta uang dari para pengusaha yang akan melaksanakan pekerjaan proyek e-KTP.

Mengenai pengumuman tersangka baru, menurut Febri, saat ini penyidik masih melengkapi minimal dua alat bukti.

Sesuai prosedur, peningkatan status penanganan ke tingkat penyidikan akan dilakukan melalui mekanisme gelar perkara.

"Untuk Sprindik atau peningkatan status seseorang, tentu saja itu baru bisa kami umumkan secara resmi ketika misalnya kecukupan bukti permulaan telah didapatkan," kata Febri.