Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLKI Minta Profil Penerima Subsidi Dipublikasi agar Terpantau

Kompas.com - 08/07/2017, 14:02 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus terbuka kepada masyarakat soal penerima subsidi listrik untuk golongan 450 dan 900 volt ampere.

Ia meminta agar PLN mengunggah data profil penerima subsidi agar masyarakat bisa melihat apakah subsidi tepat sasaran.

"Saya usulkan memastikan tepat sasaran dengan memberikan ruang lebih luas, yaitu kontrol masyarakat," kata Sudaryatmo dalam diskusi Polemik bertajuk "Listrik, Rakyat, dan PLN" di Jakarta, Sabtu (8/7/2017).

Sudaryatmo mencontohkan sistem di China yang mempublikasikan nama-nama penerima subsidi sehingga kontrol masyarakat efektif. Misalnya, jika tetangganya menerima subsidi padahal profilnya dianggap golongan mampu, maka bisa mengajukan komplain.

"Subsidi kan dari bayar pajak. Pembayar pajak ingin memastikan alokasinya tepat sasaran. Kan tidak terlalu sulit mem-publish," ujar Sudaryatmo.

Di samping itu, PLN juga wajib memberi penjelasan detail ke masyarakat mengenai alasan pemangkasan subsidi bagi golongan 900 VA.

Berdasarkan pengkajian dan evaluasi pemerintah, dari sekitar 23 juta penerima subsidi, sebanyak 18 juta lebih di antaranya tergolong memiliki kemampuan dari segi ekonomi. Hanya sebagian kecilnya yang benar-benar perlu dibantu dengan subsidi.

"Menurut saya, pastikan bahwa yang subsidinya dicabut dia punya daya beli yang lebih," kata Sudaryatmo.

(Baca juga: YLKI: Pemangkasan Subsidi Listrik Harus Diimbangi Mutu Pelayanan PLN)

Agar pencabutan subsidi dirasa tidak terlalu memberatkan, masyarakat perlu diedukasi bagaimana menghemat listrik.

Sudaryatmo mengatakan, pemerintah punya pekerjaan rumah untuk mengimbau masyarakat menekan pengeluaran untuk listrik.

Ia menyadari, pencabutan subsidi akan sangat terasa bagi konsumen karena antara tarif normal dan subsidi perbedaannya hampir 100 persen.

"Harus ada profiling pelanggan yang (subsidinya) dicabut, apakah dengan peningkatan belanja listrik akan berpengaruh lada hal lain. Mestinya ketika pemerintah memutuskan mencabut subsidi dalam periode singkat, ada financial check up kira-kira sanggup tidak dia," kata Sudaryatmo.

Kompas TV Pemerintah Berencana Tambah Dana Subsidi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com