Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPD Paparkan Keluhan Masyarakat Kaltim terhadap PLN

Kompas.com - 08/07/2017, 12:17 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Senator DPD RI asal Kalimantan Timur Aji Muhammad Mirza Wardana mengaku banyak keluhan masyarakat terkait ketersediaan listrik di luar pulau Jawa. Ini termasuk di daerah yang dia wakili, Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur, kata dia, terkenal sebagai penghasil sumber daya alam yang kaya, terutama batubara. Ironisnya, beberapa daerah terpencil di sana juatru tidak mendapatkan pasokan listrik.

"Daerah saya punya sumber daya batubara, gas, tapi biaya operasional untuk listrik besar sekali," ujar Aji dalam diskusi "Polemik" bertajuk "Listrik, Rakyat, dan PLN" di Jakarta, Sabtu (8/7/2017).

Contohnya, kata dia, wilayah Kutai Kertanegara yang terletak di pinggiran sungai dan dekat dengan tambang batubara. Ironisnya, dengan sumber daya yang tersedia, justru daerah itu belum seluruhnya dialiri listrik.

Aji mengatakan, alasannya antara lain karena daerah tersebut berada di pelosok sehingga sulit dijangkau.

"Makanya, setiap daerah punya karakter berbeda. Ada yang jarak antarkampung dekat, ada juga yang jauh dan PLN malah menyerah," kata Aji.

Di Kaltim, PLN membangun pembangkit listrik tenaga gas. Namun, pasokannya sangat terbatas sehingga digantikan dengan solar.

Aji menganggap, koordinasi PLN dengan Pertamina sebagai pemasok gas tidak berjalan baik.

"Semestinya Pertamina mengalirkan gas setiap menit, tapi tidak dilakukan. Sehingga PLN yang mau menekan biaya listrik, malah tidak terjadi," kata Aji.

(Baca juga: YLKI: Pemangkasan Subsidi Listrik Harus Diimbangi Mutu Pelayanan PLN)

Di samping itu, tidak sedikit keluhan yang masuk mengenai seringnya pemadaman listrik. Hal ini dianggap tidak sebanding dengan penerapan tarif listrik, terlebih setelah adanya lemangkasan subsidi.

"Sering tidak memperhitungkan kesulitan masyarakat. Seringkali ketika pembayaaran listrik jatuh tempo, terus nagih. Ketika pemadaman, tidak ada tanggung jawab," kata Aji.

Kompas TV PLN: Hanya Pelanggan Mampu yang Subsidinya Dicabut

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com