Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yudi Latif: Pancasila Tak Bertentangan dengan Agama

Kompas.com - 05/07/2017, 14:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif menegaskan, agama dan Pancasila bukan lah sesuatu yang harus dipertentangkan.

Ia memastikan, salah satu sasaran kerja UKP-PIP adalah meluruskan pandangan yang salah soal Pancasila dan agama ini.

"Pendekatan kita sebenarnya pendekatan merangkul karena bisa jadi orang itu menolak Pancasila, barangkali persepsi, barang kali belum sepenuhnya memahami," kata Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Yudi tak menampik belakangan memang kerap muncul anggapan seolah Pancasila dihadapkan dengan agama.

Seolah Pancasila dan agama adalah hal yang sama sehingga harus dipilih salah satunya.

"Padahal saya sering katakan Pancasila dan agama satu hal yang bereda, tidak bisa dibandingkan," ucap Jokowi.

Yudi mengibaratkan agama sebagai menara yang menjulang keatas. Tiap agama memiliki menaranya masing-masing.

Pancasila adalah jembatan yang menghubungkan menara-menara itu.

"Jadi kalau agama itu tower menjulang ke atas, Pancasila itu jembatan penghubungnya yang memungkinkan orang, agama apapun, berkomunikasi dan berdialog di ruang publik," ucap Yudi.

Yudi menilai, penilaian yang salah terhadap Pancasila muncul karena kurangnya sosialisasi. Di situ lah UKP-PIP akan masuk.

Lembaga ini akan mensosialisaskkan nilai-nilai Pancasila ke berbagai kalangan, termasuk yang selama ini menentang Pancasila.

"Kami akan mendatangi kelompok apapun dengan tanpa prasangka. Karena semangat kami merangkul semua kelompok masuk ke rumah bersama Pancasila itu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com