Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut 'Gebuk' Komunisme, Santri dan Ulama Tepuk Tangan

Kompas.com - 10/06/2017, 11:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya menegaskan, pemerintah akan menindak tegas jika memang ada gerakan komunisme di Indonesia.

"Banyak yang menyampaikan kepada saya, ada kebangkitan komunis dan PKI di Indonesia. Saya ingin bertanya, di mana? Tunjukan kepada saya lokasinya di mana?" ujar Jokowi dalam silaturahim di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (10/6/2017).

"Kalau memang ada betul, ya tunjukan ke pemerintah. Detik itu juga akan saya gebuk," lanjut dia.

(baca: Jokowi: Sebetulnya Saya Malas Menanggapi soal PKI Ini...)

Santri, ulama dan alumni pondok pesantren yang hadir langsung menyambut pernyataan Presiden itu dengan tepuk tangan riuh.

Jokowi menegaskan, Indonesia menyatakan bahwa komunisme serta PKI adalah ideologi dan organisasi terlarang. Hal itu tertuang secara lugas dan tegas di dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

"Payung hukumnya jelas. PKI dan komunisme dilarang di negara kita. Lah, kok masih ada yang menyampaikan komunisme bangkit, di mana?" kata Jokowi.

 

(baca: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Kunjungan Jokowi ke Pondok Pesantren Miftahul Huda itu merupakan agenda terakhir Jokowi di Tasikmalaya.

Setelah itu, Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Jokowi dalam beberapa kesempatan menyinggung isu PKI. Sebelumnya, ia berbicara hal yang sama saat acara Kajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (3/6/2017), lalu diulangi dalam akun Facebooknya.

Jokowi menjawab tuduhan yang mengaitkan dirinya dan keluarganya dengan PKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com