Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Krisis Qatar, Jemaah Umrah Asal Indonesia Langsung ke Jeddah

Kompas.com - 09/06/2017, 13:56 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengantisipasi munculnya persoalan terkait keberangkatan jemaah haji/umrah melalui Doha, Qatar, setelah sejumlah negara memutuskan hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Arrmanatha Natsir mengatakan, keberangkatan jemaah asal Indonesia akan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi.

"Kan sudah ada pengaturan di mana WNI yang akan umrah tidak akan menggunakan pesawat Qatar. Jadi, akan menggunakan pesawat lain yang bisa langsung ke Jeddah," ujar Arrmanatha di Kemenlu, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).

Sebelumnya, sejak Senin (5/6/2017), Qatar Airways telah menghentikan semua penerbangan ke Arab Saudi menyusul krisis diplomatik di kawasan Teluk.

Yaman, Maladewa, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Libya, dan Uni Emirat Arab sudah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Baca: Tingkatkan Perlindungan WNI, KBRI Bentuk Satgas di Qatar

Banyak pilihan

Pengamat penerbangan Gerry Soejatman menilai, masih banyak maskapai yang dapat digunakan untuk menuju Arab Saudi.

Garuda Indonesia, misalnya, sudah memiliki rute penerbangan langsung (tanpa transit) dari beberapa kota di Indonesia ke Jeddah atau Madinah.

Ada juga opsi lain seperti Lion Air dan Citilink yang sudah membuka penerbangan ke Jeddah.

Sementara, untuk maskapai asing, kata Gerry, pilihannya sangat banyak. Misalnya, ada Saudi Airlines dengan penerbangan langsung atau maskapai lain yang harus transit mulai dari Emirates via Dubai, Etihad via Abu Dhabi, Malaysia Airlines via Kuala Lumpur.

"Bahkan, Turkish Airlines via Istanbul yang mutar jauh saja juga lumayan laku," kata Gerry kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (5/6/2017) malam.

Kompas TV Krisis Qatar Berdampak ke Pembangunan di Jalur Gaza
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com