Mantan Komisioner KPU Nilai Perlu Dibentuk Dapil Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai daerah pemilihan (dapil) luar negeri perlu dibentuk untuk mengakomodasi suara Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Untuk membentuk dapil luar negeri, ia juga mengusulkan agar dilakukan dari kursi yang diredistribusi atau direalokasi.

"Ambil kursi dari daerah yang kelebihan, alokasikan ke dapil luar negeri," kata Hadar melalui pesan singkat, Sabtu (3/6/2017).

Pembentukan dapil luar negeri, menurut dia, tak akan rumit. Sebab, cukup didefinisikan sebagai dapil anggota pemilihan DPR dengan seluruh wilayah di luar Indonesia.

Titik administrasi pengelolaannya merupakan semua wilayah kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

Hal yang perlu dipersiapkan, kata Hadar, adalah sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di luar negeri tersebut, para calon legislatif, dan partai politik peserta pemilihan.

"Bahwa wakil rakyat dapil luar negeri haruslah memahami dan memperjuangkan aspirasi warga di luar negeri melalui peran dan tugas anggota DPR," tuturnya.

Sebelumnya, Diaspora Indonesia mengajukan adanya dapil luar negeri saat audiensi bersama Pansus RUU Pemilu, Jumat (2/6/2017).

Koordinator Gugus Tugas Advokasi Dapil Luar Negeri Diaspora Indonesia, Mohamad Al-Arief menyampaikan sejumlah alasan pentingnya pembentukan dapil luar negeri.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, WNI yang berdomisili di luar negeri berjumlah hampir 4,7 juta orang. Jumlah tersebut sama dengan jumlah penduduk Republik Irlandia dan Kosta Rika.

Saat ini, suara WNI di luar negeri digabungkan ke dapil DKI Jakarta 2, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Padahal, jumlah warga di dua wilayah tersebut bahkan jauh lebih sedikit dari jumlah WNI di luar negeri.

Jumlah warga Jakarta Pusat sekitar 900.000 dan Jakarta Selatan 2,3 juta. Sementara, perwakilan dapil DKI Jakarta 2 terkadang lupa bahwa WNI di luar negeri juga merupakan konstituen mereka.

Kondisi ini dinilai berpengaruh pada keterwakilan WNI di luar negeri tersebut. Keterwakilan mereka di parlemen tak jelas, padahal kontribusinya besar bagi negara.

(Baca juga: Menimbang Urgensi Pembentukan Dapil Luar Negeri)