Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembahasan RUU Pemilu Mulai Terbuka, Perludem Apresiasi Pansus

Kompas.com - 03/06/2017, 12:20 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sempat dikritik karena pembahasannya kerap dilakukan secara tertutup, kini Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) diapresiasi karena pembahasannya mulai dilakukan secara terbuka.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyebutkan, keterbukaan pansus tersebut setidaknya terlihat dalam satu minggu terakhir.

"Dulu kami pernah protes tertutup terus. Seminggu terakhir sangat terbuka," kata Fadli dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).

Ia mencontohkan dalam pengambilan keputusan penambahan 15 kursi DPR RI. Pengambilan keputusan diambil secara terbuka dan publik bisa melihat prosesnya secara langsung termasuk perdebatan yang ada.

Baca: Kamis, Pansus Ambil Keputusan Lima Isu Krusial RUU Pemilu

Fadli juga menyinggung aktivitas Pansus yang dalam satu minggu terakhir memfasilitasi bertemu dengan tiga kelompok masyarakat, salah satunya diaspora Indonesia.

Dalam audiensi bersama Pansus RUU Pemilu, Diaspora Indonesia meminta agar dibentuk daerah pemilihan (dapil) luar negeri untuk mengakomodasi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang jumlahnya mencapai hampir 4,7 juta orang.

Namun, saat ini suaranya digabungkan dengan dapil DKI Jakarta II.

"Masukan itu diakomodir dan kami mengapresiasi itu," tuturnya.

Baca: Mendagri Tegaskan RUU Pemilu Tak Persulit Calon Tunggal

Meski begitu, Fadli juga meminta agar Pansus memperhatikan soal waktu pembahasan. Sebab, waktu dimulainya tahapan pemilu sudah semakin dekat sedangkan pembahasan Pansus sudah dua kali ditunda targetnya.

"Kami harap ini bisa segera diselesaikan sehingga baik pemilih, peserta terutama penyelenggara bisa segera menyesuaikan dan menyiapkan persiapan teknis," ucap Fadli.

Kompas TV Menilai Manfaat Penambahan Kursi Anggota DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com