Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Yakin Rapimnas Berpengaruh Besar Naikkan Elektabilitas

Kompas.com - 22/05/2017, 14:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham meyakini elektabilitas partainya akan kembali naik setelah penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Senin (22/5/2017).

"Kami punya keyakinan itu (Rapimnas) akan berpengaruh besar terhadap elektabilitas partai," kata Idrus, Senin siang.

Sebab, kata dia, hasil Rapimnas merupakan komitmen. Segala masukan yang diterima nantinya akan diwujudkan oleh partai.

Salah satunya untuk menangkis isu-isu bahwa internal Golkar tengah tak solid. Idrus meyakini, soliditas partai sangat berpengaruh terhadap peningkatan elektabilitas partai.

"Soliditas ini pasti pengaruh," ujar Idrus.

 

(Baca: Akbar Tanjung Sebut Elektabilitas Golkar Turun Sejak Setya Novanto Jadi Ketum)

"Kami punya keyakinan, sesuai dengan tema Rapimnas ini bagaimana membangun soliditas dan kebersamaan dalam rangka menyambut agenda politik ke depan," sambung dia.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung sebelumnya menyebutkan bahwa selama setahun kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu mengalami penurunan.

"Catatan yang saya sempat baca, elektabilitas (Golkar) turun, tren turun. Yang saya takutkan dari posisi Golkar partai atas kalau nanti penurunan ini akan berbahaya. Bisa enggak kita ke nomor dua lagi," ungkap Akbar dalam diskusi bertajuk refleksi kepemimpinan Setya Novanto di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).

 

(Baca: Luhut: Konsolidasi Tinggal Setahun, Golkar Tak Usah Bicara Aneh-aneh)

Selain itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Rapimnas Golkar, Minggu juga memaparkan soal hasil survei terkait Kiprah Golkar menuju Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

Elektabilitas Golkar pada Maret 2016 sebesar 12,2 persen. Angka tersebut sempat naik pada Oktober 2016 menjadi 15,6 persen. Hal itu disebabkan oleh efek pencapresan Joko Widodo. Namun, angkanya kembali menurun pada Maret 2017, yakni 13,5 persen. Salah satunya adalah karena Pilkada DKI Jakarta.

Kompas TV Rapimnas Golkar Bahas Bahan Pemenangan Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com