Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Jadi Tak Solid Sejak Novanto Terlibat Korupsi E-KTP

Kompas.com - 21/05/2017, 23:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengkritik tajam kebijakan partainya sendiri di bawah kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto.

Langkah-langkah politik yang dilakukan Novanto serta kroni-kroninya dinilai menunjukkan dua hal, yakni kepanikan Novanto yang tengah dirundung perkara korupsi dan ketidaksolidan partai.

"Langkah-langkah internal Partai Golkar sekarang ini menunjukan dirinya (Novanto) panik dan tidak solid," ujar Doli dalam sebuah diskusi bertajuk refleksi kepemimpinan Setya Novanto di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Langkah-langkah yang menunjukkan kepanikan Novanto dan ketidaksolidan Golkar tersebut dilakukan sejak tanggal 9 Maret 2017 di mana Novanto disebut terlibat perkara korupsi e-KTP dalam sebuah persidangan.

Novanto pun mulai melancarkan sejumlah langkah yang dinilai Doli merupakan upaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Langkah pertama yang dimaksud, yakni memberi dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Padahal waktu itu kami sudah katakan bahwa prosesnya (internal mendukung Basuki) terlalu terburu-buru dan itu kelihatan hanya demi kepentingan beberapa orang saja," ujar Doli.

"Dan yang paling penting, dukungan tersebut sangatlah bertentangan dengan karakteristik Partai Golkar yang nasionalis religius. Terbukti akhirnya (Basuki) kalah kan?" lanjut dia.

Baca: Doli Paparkan Sejumlah Masalah Novanto Selama Jabat Ketum Golkar

Langkah Golkar yang dinilai bentuk kepanikan Novanto dan ketidaksolidan Golkar selanjutnya, yakni munculnya usul nota dari Fraksi Golkar ke pimpinan DPR RI untuk mendorong Presiden Joko Widodo mencabut status cegah dan tangkal Novanto dalam perkara korupsi e-KTP.

"Ada juga soal permintaan fraksi Golkar yang meminta merevisi Undang-Undang KPK. Bahkan, yang terakhir itu kemarin mendorong hak angket untuk KPK. Jadi ini sudah ke mana-mana ini," ujar Doli.

Oleh sebab itu, Doli beserta sejumlah tokoh Partai Golkar lainnya mendorong supaya Novanto segera diganti oleh sosok yang lebih baik.

Kompas TV Jaksa Cecar Olly Terkait Prosedur Penganggaran di Banggar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com