Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doli Paparkan Sejumlah Masalah Novanto Selama Jabat Ketum Golkar

Kompas.com - 21/05/2017, 21:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut, kepemimpin Setya Novanto dalam Partai Golkar diiringi bermacam-macam masalah.

"Lahirnya kepemimpinan (Golkar) sekarang ini diiringi oleh bermacam-macam masalah," ujar Doli dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Masalah itu, lanjut Doli, ditunjukan atas sejumlah hal. Pertama, kepemimpinan Novanto dianggap serupa seperti kepemimpinan Partai Golkar sebelumnya. Kesamaan itu dalam hal upaya menghilangkan faksi-faksi di dalam Partai Golkar sendiri dengan cara pemecatan kader.

"Sehingga periode yang lalu itu gampang mecat-mecatin orang. Berbeda sedikit, pecat. Sama dengan yang sekarang," ujar Doli.

Kedua, kepemimpinan Novanto lahir dari sebuah politik uang. Sebab, salah satu syarat pemilihan ketua umum Golkar dalam Munaslub lalu adalah penyerahan uang dalam jumlah tertentu. Meski, belakangan panitia menetapkan bahwa penyerahan uang dari calon ketua umum bukanlah kewajiban.

"Walaupun, karena kita ribut-ribut, akhirnya boleh bayar, enggak bayar enggak apa-apa. Akhirnya ya siapa yang bayar lebih banyak (bayar) dia yang jadi ketua umum," ujar Doli.

Ketiga, Novanto diduga kuat terlibat dalam perkara korupsi e-KTP. Namun tetap dipilih menjadi ketua umum Golkar.

"Sejak awal, bahkan menjelang Munaslub, saya selalu mengatakan, jangan kita warga Golkar memilih pemimpin yang punya potensi beban masalah hukum," ujar Doli.

Baca: Doli: Ibarat Pengemudi Bus, Novanto Ini Ugal-ugalan

"E-KTP itu kan orang udah sebut-sebut sejak 2011 loh, diredam-redam saja nama ketua umum kita itu. Dan yang paling hangat pada saat menjelang Munas itu adalah kasus papa minta saham. Jadi punya potensi masalah hukum. Tapi karena dorongan isi tas dan nempel-nempel kekuasaan, ya akhirnya jadi," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Doli beserta sejumlah tokoh Partai Golkar lainnya mendorong agar Novanto segera diganti oleh sosok yang lebih baik.

Kompas TV Keutuhan Golkar Terancam? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com