Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Cari Kesalahan Pajak Fadli Zon, Ini Komentar Istana

Kompas.com - 14/05/2017, 12:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan dengan tegas membantah telah menginstruksikan aparat untuk mencari-cari keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam hal tindak pidana perpajakan.

"Tuduhan itu tidak benar," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo kepada Kompas.com, Sabtu (13/5/2017).

Johan mengatakan, dugaan keterlibatan Fadli Zon dalam tindak pidana perpajakan pertama kali diketahui berdasarkan salah satu sidang kasus pajak di pengadilan tindak pidana korupsi, beberapa waktu yang lalu.

Istana, lanjut Johan, sama sekali tidak tahu menahu perihal perkembangan sidang itu sendiri. Istana juga tidak terkait dengan seorang yang mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan Fadli Zon dalam perkara itu.

"Istana tidak ada kaitan apa pun dengan pajak seseorang, apalagi dengan fakta- fakta yang muncul di sebuah persidangan," ujar Johan.

Untuk menjernihkan persoalan, Johan meminta Fadli Zon menanyakan langsung ke orang di persidangan yang pertama kali menyebut keterlibatan Fadli dalam perkara pajak.

"Sebaiknya ditanyakan kepada sumber awal munculnya informasi soal itu," ujar Johan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya merasa kesalahan pajaknya sudah dicari-cari sejak ia mengikuti aksi unjuk rasa 411 atau 4 November 2016 lalu.

Aksi massa saat itu digelar di sekitar Istana Kepresidenan untuk menuntut pemerintah memproses hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap melakukan penodaan agama.

"Setelah saya ikut 411 ada info datang ke saya bahwa saya dicari persoalan pajaknya," kata Fadli Zon usai menghadiri pelantikan kepala daerah, di Istana Kepresidenan, Jakarta?, Jumat (12/5/2017).

(Baca: Fadli Zon: Ada Perintah dari Istana Cari Persoalan Pajak Saya)

Fadli mengaku mendapat informasi ini dari sejumlah orang, termasuk pegawai pajak. Namun, informasi ini disampaikan secara informal.

"Dibilang, ini ada dari Istana, perintah dari Istana. Saya enggak tahu benar apa enggak," ucap Fadli.

Fadli pun menduga munculnya nama dia bersama wakil ketua DPR Fahri Hamzah dalam sidang kasus pajak di pengadilan tindak pidana korupsi merupakan buntut dari kesalahan pajaknya yang dicari-cari.

Padahal, Fadli mengaku selalu taat membayar pajak.

"Kejar dong yang enggak bayar pajak siapa. Pengemplang pajak yang simpan uangnya ke luar negeri. Itu dong yang dikejar. Jangan mau main kriminialisasi karena perbedaan politik," kata Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Namun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan Fadli Zon bersih dari permasalahan pajak. Sebab, Fadli telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).

(Baca: Ditjen Pajak Sebut Permasalahan Pajak Fadli Zon Sudah "Clear")

Kompas TV Fadli Zon & Fahri Hamzah Tersebut pada Sidang Kasus Pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com