Ini Kata A.M Hendropriyono soal Radikalisme di Indonesia...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) A.M. Hendropriyono menyebut, paham radikalisme dan terorisme merupakan gangguan dan hambatan bagi Indonesia untuk maju.

Salah satu yang menjadi sorotan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, yakni soal tujuan kelompok radikal mengganti sistem pemerintahan menjadi khilafah.

"Ada tiga hal pokok. Pertama, pemikiran khilafah itu berbicara soal umat. Sementara, NKRI berbicara soal warga negara inklusif," ujar Hendropriyono dalam sebuah diskusi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

(Baca: Radikalisme dan Politik Identitas)

Sistem khilafah, menurut Hendropriyono, tidak lebih baik dibanding konsep empat pilar Indonesia, yakni Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.

"Kalau umat, itu harus patuh kepada khalifah. Sedangkan jika warga negara boleh berbeda pendapat dengan pemerintah sekalipun," ujar Hendropriyono.

Kedua, khilafah berbicara soal bagaimana menjadi manusia berdasar kacamata Islam versi mereka.

Sementara Republik Indonesia pasti akan menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan kehidupan beragamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing selama tidak keluar dari konteks Pancasila.

(Baca: "Bapak Kapolri, Sikat Aja Radikalisme, Jangan Ragu...")

Ketiga, sistem khilafah tidak mungkin mengakomodasi demokrasi. Salah satunya soal memilih pemimpin. Sementara, NKRI dipastikan menjamin hak seluruh warga negara tanpa kecuali.

"Ini membuat kita akan lebih banyak alternatif untuk mendapatkan pemimpin yang cakap dan kompeten," ujar Hendropriyono.