Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laboratorium Kerukunan Beragama

Kompas.com - 02/05/2017, 16:56 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla, Minggu (23/4), menghadiri Pekan Kerukunan Nasional di Sulawesi Utara. Acara yang berlangsung 21-28 April 2017 di Kota Manado dan Kabupaten Tondano, Sulut, itu diselenggarakan pemerintah provinsi bersama Forum Umat Beragama Sulut untuk memperingati Paskah 2017. Tema acaranya adalah "Kita Semua Ciptaan Tuhan".

Acara ini ditandai dengan ceramah dan diskusi serta karnaval bunga di Kota Manado. Hadir dalam acara ini tokoh dari sejumlah agama di Indonesia, pejabat pemerintah, dan tokoh sosial-politik dari sejumlah daerah di Indonesia. Di antara mereka adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat Din Syamsuddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H Laoly, Hakim Agung Gayus Lumbuun, fungsionaris Partai Golkar Theo Sambuaga, Sekretaris Jenderal World Student Christian Federation Jurgete Montes Rokas, serta pemerhati politik Jeirry Sumampouw.

Beberapa pernyataan muncul dalam acara ini. Wapres Kalla antara lain menyerukan kepada para pengurus masjid di Sulut agar jangan menyetel terlalu keras pengatur suara di masjid sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Ketika mendampingi perjalanan dari Bandar Udara Sam Ratulangi hingga Kota Manado, Kalla bertanya kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey, mengapa banyak dipasang salib di pinggir-pinggir jalan. "Ini tradisi Paskah di Sulut Pak Wapres. Yang memasang salib-salib itu bukan hanya orang Kristen, melainkan juga orang Muslim, Hindu, Buddha dan Konghucu. Ini tradisi Paskah di sini," jelas Olly.

Kalla memuji kehidupan beragama yang rukun antarumat di Sulut. Misalnya, ketika konflik di Ambon dan di Poso, beberapa waktu lalu, Kota Manado menjadi pengungsian bagi umat Muslim dan Nasrani. Oleh karena itu, Wapres Kalla berharap perdamaian dan kedamaian terus berlanjut di provinsi berpenduduk 2,5 juta yang kini dibanjiri wisatawan mancanegara.

Dalam acara ceramah dan diskusi, Sri Adiningsih sambil menikmati kue cucur Manado antara lain mengatakan, acara tujuh hari di Sulut tersebut banyak dihadiri warga dari Indonesia timur, antara lain Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. "Dari segi ekonomi, sebenarnya mereka ini lebih banyak menghadapi tantangan berat ketimbang warga masyarakat di Indonesia barat," katanya.

Sementara itu, Din Syamsuddin memuji Olly Dondokambey yang berhasil membuat Sulut menjadi laboratorium dan "show room" kerukunan antarumat beragama ini. "Pak Olly bukan hanya gubernur baru, tetapi ini baru gubernur," ujarnya.

(Baca juga: Praktik Toleransi di Indonesia Meningkat pada 2016)

Theo Sambuaga juga menunjuk para pejabat Provinsi Sulut yang berbusana Muslim dan berkopiah hitam saat membantu penyelenggaraan acara tersebut. "Ini memperlihatkan para pejabat di Sulut betul-betul orang Indonesia yang setia pada NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan pluralitas negeri ini," ujarnya.

Olly Dondokambey dalam kesempatan itu, antara lain, memberikan penjelasan tentang dirinya sehubungan dengan kasus korupsi KTP elektronik yang disebut-sebut terkait dengan dirinya. "Saya tidak takut karena saya tidak bersalah," katanya.

Sementara Gayus Lumbuun berharap orang Kristen melihat politik sebagai sakramen yang menyelamatkan warga dari ketidakadilan, korupsi, dan mafia peradilan. Ia juga prihatin atas angka kematian 50 orang setiap hari akibat narkotika. Dari pemaparan Gayus tampak bahwa Indonesia memang cukup memprihatinkan di bidang politik dan hukum sehingga membutuhkan sakramenisasi politik yang menyelamatkan.

(Rizal Layuck/J Osdar)
----
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Mei 2017, di halaman 2 dengan judul "Laboratorium Kerukunan Beragama".

Kompas TV Cara Mengajarkan Toleransi pada Anak sejak Dini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com