Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Nilai Kemenangan Anies-Sandi Naikkan Marwah Politik Umat Islam

Kompas.com - 26/04/2017, 15:27 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebut kemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno adalam Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan momentum untuk meningkatkan marwah politik umat Islam.

Hal tersebut dia ungkapkan saat berbicara dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017). Rapat Pleno ke-17 itu mengangkat tema "Membangkitkan Marwah Politik Umat Islam."

"Saya mengambil pelajaran dari Pilkada DKI. Sejak kemenangan Anies-Sandi saya keliling di beberapa daerah, umat Islam merasakan itu sebagai momentum naiknya marwah umat," ujar Sohibul Iman.

Sohibul menuturkan, kemenangan Anies-Sandi tidak bisa dilepaskan dari peran dan dukungan umat Islam sebagai bentuk perjuangan.

Menurut dia, telah terjadi penyatuan antara umat Islam yang berada di ormas maupun parpol. Tidak bisa dimungkiri, kata Sohibul, kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi pemicu dari penyatuan itu.

"Kenapa bisa menyatu semua? Ini di-trigger saudara Basuki yang dianggap menistakan agama. Karena itu umat Islam bersatu," tuturnya.

(Baca juga: Dari 94 Pilkada yang Diikuti, PKS Nilai DKI Paling Berasa Pilpres)

Dengan mulai meningkatnya marwah politik, lanjut Sohibul, maka elite partai politik perlu memahami tentang prioritas dalam menampung aspirasi umat Islam.

"Memang perlu ada pemahaman tentang prioritas dan menampung aspirasi umat Islam," kata Sohibul Iman.

(Baca juga: Presiden PKS Minta Pendukung Anies-Sandi Tidak Euforia Berlebihan)

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan, umat Islam seharusnya mandiri dalam kehidupan politik di Indonesia. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.

Artinya, aspirasi umat islam seharusnya dapat diperjuangan, terakomodasi dan bila perlu dibimbing dalam kerangka NKRI.

"Membela kepentingan umat Islam artinya membela kepentingan rakyat Indonesia," ucap Din.

"Diharapkan ada solusi yang harus dilakukan oleh parpol dalam memperjuangkan umat Islam yang berhimpit dengan kepentingan masyarakat," kata dia.

Kompas TV Anies: Menjadi Pemenang yang Mengayomi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com