Pimpinan MKD Anggap Status Pencegahan Hambat Kinerja Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding menuturkan, pencegahan Ketua DPR Setya Novanto sedikit banyak akan menghambat tugas dan fungsi Novanto sebagai pimpinan dewan.

Oleh karena itu, MKD akan mencermati perkembangan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret nama Setya Novanto.

"Saya kira ini sangat mengganggu ya. Apalagi dalam posisi sebagai ketua DPR dengan hubungan-hubungan parlemen di lintas negara," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Nama Novanto sebelumnya sempat disinggung dalam pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP. Atas kejadian tersebut, dirinya sempat dilaporkan ke MKD atas dugaan pelanggaran kode etik.

(Baca juga: Ketua MKD Sebut Terima Tiga Laporan Terkait Setya Novanto)

Meski begitu, Sudding menegaskan bahwa pihaknya belum akan meneruskan laporan etik terhadap Novanto karena menunggu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung.

"Pada saatnya nanti ketika misalnya ini sudah ada suatu apakah dalam posisi terdakwa dan sudah mempunyai keputusan dari lembaga pengadilan, MKD akan mengambil suatu sikap," kata politisi Partai Hanura itu.

Setya Novanto dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. (Baca: Setya Novanto Dicegah ke Luar Negeri)

"Sudah sejak kemarin malam Dirjen Imigrasi menerima Surat Permintaan Pencegahan untuk tidak bepergian keluar negeri atas nama bapak Setya Novanto dan langsung dimasukkan ke dalam Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian untuk berlaku selama enam bulan," kata Direktur Jenderal Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie ketika dikonfirmasi Antara, Selasa (11/4/2017).

Namun, Ronny tidak menjelaskan apakah permintaan pencegahan bepergian keluar negeri itu dilakukan berkaitan dengan status hukum Setya Novanto.

Saat ini, Novanto merupakan saksi dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).