Pembahasan 5 Isu Krusial di RUU Pemilu yang Berujung "Deadlock"

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) mengklaim pembahasan 18 isu krusial telah hampir rampung.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto meyakini, pembahasan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

Sehingga ia optimistis pembahasan RUU tersebut akan rampung seperti yang ditargetkan, yakni akhir April.

"Dari sisi jadwal yang sudah kami tetapkan bersama pemerintah, on the track atau tidak ada yang meleset," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

"Kami optimistis pembahasan RUU Pemilu ini selesai on time," sambungnya.

Beberapa isu telah disepakati. Namun ada pula isu yang masih menyisakan opsi. Isu-isu dengan opsi tersebut rencananya akan dibahas pekan depan.

Pembahasan lima isu itu menemui kebuntuan atau deadlock. Isu-isu itu yakni soal sistem pemilu, jumlah kursi anggota dewan, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, dan ambang batas pencalonan presiden.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menuturkan, lima isu tersebut harus diselesaikan melalui lobi.

"Semuanya telah pada titik yang tidak lagi bisa dilangkahi. Pembicaraan sudah sampai sini," ujar Taufiq.

Ia mencontohkan isu mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Dalam pembahasan isu fraksi tak menemui kata sepakat.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ingin ambang batas parlemen tetap di angka 3,5 persen. Nasdem teguh dengan usulan 7 persen sedangkan mayoritas partai, kata Taufiq, mengusulkan angka 5 dan 6 persen.

Adapun saat ini, threshold yang berlaku adalah 3,5 persen.

Masing-masing fraksi sudah 'kekeuh' dengan posisinya masing-masing. "Kalau itu harus dibicarakan lewat lobi," tuturnya.

(Baca: Pembahasan RUU Pemilu Buntu, 5 Isu Harus Berujung Lobi)

Hal serupa diungkapkan Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo.

Menurut dia, pembahasan selanjutnya dilakukan di ranah formil (melalui rapat panja) dan lobi.

Tak menutup kemungkinan, mekanisme voting dilakukan, jika ada isu yang masih menemui kebuntuan.

"Kemungkinan voting pasti ada. Dulu jaman saya Ketua Pansus (RUU Pemilu 2009-2014), tiga isu divoting di paripurna. Biasa saja itu," kata Arif.