Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Algooth Putranto

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI).

"Angsa Emas" Ridwan Kamil

Kompas.com - 29/03/2017, 16:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorBambang Priyo Jatmiko

KOMPAS.com - Pilkada serentak 2018 sudah di depan mata. Pembuka kejutan langsung dimunculkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang menyatakan dukungan kepada Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk melangkah ke Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Publik Kota Kembang kaget mengingat Walikota ganteng mereka, Ridwan Kamil, biasa disapa Kang Emil pindah ke lain hati. Kita masih ingat pada Pilkada Kota Bandung 2013, Kang Emil adalah profesional yang digaet PKS dan Gerindra.

Kemunculan dan keberhasilan memenangkan Kang Emil menyentak publik mengingat Bandung saat itu adalah kantong Partai Demokrat. Kesuksesan, yang sebetulnya tak terlalu mengejutkan mengingat PKS adalah jawara Pilgub 2008 dan berhasil diulang pada Pilgub 2013. 

Pilgub 2008 adalah sukses besar PKS di Jawa Barat. Hanya menggandeng PAN, PKS berhasil mengantarkan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf menundukkan Danny Setiawan-Iwan Sulandjana (Golkar, Demokrat) maupun pasangan Agum Gumelar - Nu'man Abdul Hakim yang didukung koalisi warna warni (PDI-P, PPP, PKB, PKPB, PBB, PBR dan PDS).

Mesin politik PKS yang efektif kembali dibuktikan saat memenangi Pilgub 2013 ketika hanya menggandeng PPP dan Hanura untuk mendukung petahana Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar yang bertarung melawan koalisi besar Dede Yusuf- Lex Laksamana (Demokrat, PAN, Gerindra, PKB).

Dua partai raksasa lain, Golkar dan PDI Perjuangan memilih untuk bertarung sendiri dan kembali gigit jari. Saat itu Golkar menyorongkan Irianto MS Syafiuddin - Tatang Farhanul sementara PDI Perjuangan mencoba pasangan tak populer Rieke Diah Pitaloka - Teten Masduki.

Kesuksesan Pilgub Jabar terhitung luar biasa mengingat saat itu PKS sedang dirundung masalah yang tidak ringan, ketika Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menjadi pesakitan dalam kasus impor daging sapi dan menyebabkan hasil survei dari sejumlah lembaga menempatkan PKS terpuruk.

Patut dipuji tentu saja kiprah Presiden baru PKS Anis Matta yang langsung turun menemui kadernya. Hasilnya, kader-kader PKS total berjuang memenangkan pasangan yang diusung partainya. Hasilnya tak hanya Jabar yang direbut, Pilgub Sumatra Utara pun menjadi milik PKS.

Padahal saat itu, menjelang hari pemilihan Gubernur Ahmad Heryawan bahkan digoyang dugaan korupsi lewat pembobolan kredit maupun kasus penggelembungan pembangunan kantor Bank Jabar Banten senilai ratusan miliar. Meski perolehan suara anjlok, posisi Jabar 1 masih dalam genggaman.

Namun tahun ini kondisi terlihat berbeda, PKS mendapat tantangan yang tak ringan. Kang Emil yang sukses mencuri hati masyarakat Bandung, bahkan Indonesia secara tegas sudah menyatakan tak kunjung mendapat kepastian dukungan dari PKS untuk menuju kursi Jabar 1.

Ketidakpastian PKS dalam dukungan politis kepada Kang Emil yang terlihat kebelet menuju panggung politik yang lebih tinggi adalah sesuatu yang mudah dipahami mengingat Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam beberapa kali kesempatan mengungkapkan harapan agar PKS mengusung sang istri, Netty Prasetiyani maju sebagai cagub.

Sementara pada sisi lain, wajar jika PKS tidak bisa terburu memberikan tiket mengingat untuk di Jawa Barat, syarat calon yang diusung parpol yakni 20 persen jumlah kursi di DPRD Jabar atau 25 persen perolehan suara parpol atau gabungan parpol. 20 persen itu berarti 20 kursi.

Artinya, ketika tiket diserahkan kepada Kang Emil, PKS yang hanya bermodal 12 kursi sudah harus memiliki kepastian partai mana yang akan diajak berkoalisi. Ketika PKS tak kunjung memberikan kepastian, bisa kita simpulkan Gerindra sebagai calon kuat mitra koalisi dengan modal 11 kursi pun sebetulnya belum nyaman mengusung Kang Emil.

Koalisi PDI-Golkar?

Sampai saat ini, tak bisa dibantah kecerewetan dan kecerdasan Kang Emil dalam berkomunikasi melalui bersosial media—yang diklaim dikelola secara langsung--berperan besar membentuk citra positif bagi PKS dan Gerindra.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com