Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

21 Maret, Golkar Gelar Rapat Konsultasi Nasional di Bali

Kompas.com - 16/03/2017, 20:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar berencana menggelar Rapat Konsultasi Nasional pada 21 hingga 22 Maret Bali.

Rapat tersebut bakal dihadiri pengurus pusat, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Golkar perwakilan daerah provinsi se-Indonesia.

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah membahas persiapan Pilkada Serentak 2018 dan 2019.

"Dalam rapat konsultasi nanti juga akan dibahas masalah-masalah," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/3/2017).

(Baca: Rapat Konsultasi, DPP Partai Golkar Minta Nasihat Dewan Pembina)

Keputusan untuk menggelar Rapat Konsultasi Nasional didapatkan dari hasil rapat pengurus harian DPP Partai Golkar Rabu (15/3/2017).

Selanjutnya, Golkar juga berencana menggelar Rapat Pimpinan Nasional. Namun, belum ditetapkan secara resmi kapan Rapimnas digelar.

Untuk sementara, Rapimnas direncanakan berlangsung pada akhir April.

"Nanti akan kami bicarakan di rapat konsultasi nasional," ucapnya.

Idrus membantah jika dua rapat besar tersebut diagendakan karena adanya kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret nama sejumlah politisi Partai Golkar, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

(Baca: Akhir April, Partai Golkar Gelar Rapimnas)

Idrus menjelaskan, Golkar di bawah kepengurusan Setya Novanto baru sekali menggelar Rapimnas, yaitu pada 28 Juli lalu.

"Kalau pun Rapimnas sama sekali tidak bahas e-KTP karena sudah ada sikap Partai Golkar bahwa kami menghormati proses hukum yang ada," kata dia.

Kompas TV Setnov Siap Bersaksi di Sidang KTP Elektronik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com