Pengacara Tersangka E-KTP Sebut Tak Ada Tekanan Terhadap Dua Kliennya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara dua tersangka kasus korupsi e-KTP, Soesilo Ariwibowo mengaku tak ada persiapan khusus menghadapi sidang perdana kedua kliennya.

Dua orang yang akan duduk di kursi terdakwa, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

"Sidang perdana hanya pembacaan dakwaan dari penuntut umum saya kira tidak terlalu istimewa," ujar Soesilo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2017).

Soesilo mengatakan, pihaknya siap mendengarkan dakwaan yang akan dibacakan jaksa penuntut umum.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULU Hakim Ketua saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.

"Keduanya akan siap untuk mengungkapkan apapun yang dia ketahui, dengarkan dan diketahui," kata Soesilo.

Soesilo mengaku sejauh ini tak ada tekanan politik terhadap kliennya. Kalaupun ada, hal tersebut akan dibuka dalam persidangan.

Kasus korupsi e-KTP menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Diduga, ada sejumlah nama, termasuk anggota DPR RI periode lalu, yang disebut dalam dakwaan.

Selama penyidikan kasus ini, setidaknya ada 23 anggota DPR yang dipanggil untuk diperiksa. Dari jumlah tersebut, hanya 15 anggota DPR yang memenuhi panggilan penyidik KPK.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULU Terdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.

Konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra. Nilai proyek multiyears pengadaan e-KTP lebih dari Rp 6 triliun.

Dalam proses penyidikan, KPK menerima penyerahan uang sekitar Rp 220 miliar dari pihak korporasi.

Uang tersebut berasal dari 5 perusahaan dan 1 konsorsium. Selain itu, KPK juga menerima penyerahan uang senilai Rp 30 miliar dari 14 orang, yang sebagiannya merupakan anggota DPR RI yang kecipratan uang.