Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RUU Pertembakauan Dinilai Tidak Lindungi Petani dan Industri Rokok Lokal

Kompas.com - 06/03/2017, 21:08 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau Hasbullah Thabrany menilai alasan melindungi petani dan industri rokok dalam negeri untuk mendorong dilanjutkannya pembahasan Rancangan Undang-undang Pertembakauan merupakan alasan yang politis.

RUU Pertembakauan telah masuk Prolegnas Prioritas 2017 sebagai iniisatif DPR. Saat ini, Surat Presiden dinantikan untuk melanjutkan pembahasan.

"Petani tembakau dalam negeri tidak perlu dilindungi jualan tembakau. Dia perlu pendapatannya lebih tinggi. Atau kasih beasiswa supaya anaknya jadi enterpreneur, tidak perlu diam di situ," kata Hasbullah di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Hasbullah menyebutkan, terdapat berbagai macam tanaman yang dapat menggantikan produksi tembakau seperti Salak dan Stevia.

(Baca: RUU Pertembakauan: Ke Mana Arah Pemerintah Berpihak?)

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu menyatakan pernah melakuan riset di tiga provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Hasilnya, para petani tembakau tidak begitu peduli terhadap tanaman yang dibudidayakan.

"Mereka enggak pedulian. Enggak harus bertani tembakau. Buat dia ya cari uang. Yang ada tembakau, orang industri tembakau kasih pinjaman ya dipakai," ucap Hasbullah.

Jika RUU Pertembakauan dilanjutkan, menurut Hasbullah, tidak ada keuntungan yang didapat masyarakat. Keuntungan akan didapatkan oleh industri rokok.

Untuk memenuhi jumlah permintaan konsumsi dalam negeri, pihak industri akan mengimpor tembakau dari luar negeri. Selain itu, industri rokok dalam negeri tidak lagi dipegang oleh WNI.

(Baca: Dugaan Kongkalikong Legislator dalam RUU Pertembakauan Dilaporkan ke KPK)

"Jangan lupa industri rokok ini sudah dikuasai asing. Philips Morris yang beli Sampoerna tahun kemarin itu untung bersih lebih dari Rp 10 triliun. Bawa lari keluar uangnya. Belum lagi BAT (British American Tobacco), Japan Tobacco Internasional," ujar Hasbullah.

"Petani China lebih dapat untung karena kita merokok lebih banyak. Padahal di China jumlah perokok menurun. Jadi Kita dikibuli aja dengan informasi hoax ini memalukan sekali," lanjut Hasbullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com