Soal Hak Angket Ahok, PKS Yakin Didukung Partai Pendukung Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Sohibul Iman mengungkapkan, partainya sudah menjalin komunikasi soal hak angket dengan tiga partai pendukung pemerintah.

Hal itu disampaikan Sohibul saat ditemui di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (5/3/2017).

"Tiga partai sudah. Ke PPP, PKB, ke Hanura. Di masa sidang nanti akan diproses. Tentu kami berharap di masa reses ada komunikasi intensif sehingga di masa sidang nanti kami berharap (pendukung hak angket) bertambah," kata Sohibul.

Melihat hasil komunikasi dengan ketiga partai tadi, Sohibul mengaku optimistis bahwa di antara ketiga partai itu akan ada yang mendukung hak angket terkait keputusan Presiden Jokowi yang tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur DKI.

Ia menambahkan, hasil dari lobi politik itu nantinya akan terlihat di saat masa sidang dimulai pertengahan Maret nanti.

"Posisi terakhir memang enam partai masih mendukung pemerintah. Tentu kami berharap akan ada penambahan dan kami yakin akan ada penambahan karena berjuang memang harus yakin," papar Sohibul.

Baca juga: Hak Angket DPR RI terhadap Ahok Dinilai sebagai Wacana Politik

Sebelumnya, empat fraksi yang terdiri dari Fraksi Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN mengajukan hak angket terkait dua kebijakan pemerintah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Kedua kebijakan tersebut yakni mengaktifkan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta di masa kampanye.

Kebijakan tersebut diduga melanggar Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Berikutnya, pemerintah kembali diduga melanggar Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Draf usulan hak angket tersebut ditandatangani oleh 93 anggota dan telah dibacakan sebagai surat masuk dalam Rapat Paripurna.