Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Setuju Kunjungan Pansus Pemilu ke Jerman dan Meksiko

Kompas.com - 01/03/2017, 16:53 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pansus Pemilu) telah mendapat izin dari pimpinan DPR.

Meski kunjungan kerja tersebut dianggap tidak relevan, pimpinan DPR tetap memberi lampu hijau kepada pansus untuk tetap berangkat.

"Saya enggak tahu, tapi yang saya tahu tentang pemilu itu sudah disetujui di rapim (Rapat Pimpinan)," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Pansus Pemilu direncanakan berangkat ke Jerman dan Meksiko pada 11-16 Maret mendatang. Fahri menambahkan, jika sudah ada tanggal keberangkatan, dipastikan rombongan Pansus akan berangkat.

"Saya barusan cek sudah disepakati. Kalo sudah di-rapim-kan, berangkat ya berangkat saja," kata Fahri.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang memastikan persetujuan Pansus Pemilu berangkat ke Jerman dan Meksiko.

Ia mengatakan, dalam rapim, seluruh pimpinan DPR tak ada yang mempermasalahkan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko.

"Sudah enggak ada masalah. Dari kami enggak ada masalah, ini kan kebutuhan. Bukan studi banding, yang ada kunjungan kerja dalan rangka diplomasi parlemen. Dari kami enggak ada masalah, nomenklaturnya ada kok," kata Fadli.

Ia pun meyakini kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko yang dilakukan Pansus Pemilu tak akan membuat pembahasan RUU Pemilu menjadi molor.

"Sudah ada di jadwal, target kami selesai di bulan April, kami sudah intensif juga membahasnya," tutur Fahri.

(Baca juga: Dikritik, Rencana Pansus Pemilu Studi Banding ke Jerman dan Meksiko)

Pansus Pemilu berencana melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko dengan alasan studi banding.

Ketua Pansus Lukman Edy menyatakan, studi banding ke Jerman diperlukan untuk mencontoh sistem pemilu di Jerman yang sebelumnya banyak digunakan di Indonesia.

Selain itu, Jerman dikatakan tengah mengevaluasi penggunaan voting elektronik atau e-voting dalam pemilu. Indonesia saat ini berencana menggunakan e-voting dalam pemilu.

Sedangkan kunjungan ke Meksiko bertujuan untuk mempelajari badan peradilan pemilu yang dinilai punya rekam jejak yang bagus.

(Baca juga: Ini Alasan Pansus Pemilu Studi Banding ke Jerman dan Meksiko)

Kompas TV DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com