Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Ini Tegaskan Kasusnya dengan Chappy Hakim Jalan Terus

Kompas.com - 19/02/2017, 09:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo menegaskan, mundurnya Chappy Hakim dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia bukan berarti menyelesaikan masalah hukum yang saat ini sudah bergulir.

Mukhtar sebelumnya telah membuat laporan ke Bareskrim Polri karena menganggap Chappy telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap dirinya seusai rapat kerja di DPR RI.

"Dia bisa saja mundur dari Freeport, tetapi kasus hukumnya dengan saya tetap bergulir," kata Mukhtar saat dihubungi, Minggu (19/2/2017).

Bagi Mukhtar, mundurnya Chappy merupakan bukti bahwa kritik yang disampaikannya kepada PT Freeport Indonesia dalam rapat di Komisi VII DPR pada Kamis (9/2/2017) memang tepat.

Saat itu, Mukhtar meminta konsistensi dari PT Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter di Gresik. Namun, Mukhtar merasa penjelasan yang diberikan oleh Chappy tidak konsisten.

Namun, seusai rapat, Mukhtar mengaku mendapat kata-kata kasar dari Chappy. Tangan Mukhtar juga ditepis saat mengajak Chappy bersalaman.

"Chappy Hakim mundur dari (Dirut) Freeport adalah bukti bahwa ia tak mampu membawa kepentingan bangsa melawan korporasi asing," ucap politisi Hanura ini. (Baca: Insiden Chappy Hakim di DPR, Komisi VII Panggil Komisaris Freeport Indonesia)

Sementara itu, PT Freeport tidak mengungkapkan alasan mundurnya Chappy. Chappy sendiri hanya mengaku sedang mengalami masalah yang tidak ringan saat ini. Namun, ia tidak menjelaskan apa masalah tersebut.

"Saya sedang coba selesaikan masalah berat Ini satu per satu agar tidak terjadi gejolak yang lebih besar," kata Chappy.

Meski mundur sebagai Dirut PT Freeport Indonesia, Chappy masih menjabat sebagai penasihat perusahaan itu.

Kompas TV Pemerintah Vs Freeport Belum Sepatak Harga Saham
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com