Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

225 Surat Suara di TPS Jokowi "Nyoblos" Tidak Dipakai, Apa Sebabnya?

Kompas.com - 15/02/2017, 19:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 225 surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4, Gambir, Jakarta Pusat, tidak digunakan. TPS itu merupakan tempat Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menggunakan hak pilihnya. Apa sebabnya?

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS IV Okto Andito menjelaskan, pemilih yang terdaftar di TPS itu merupakan gabungan dari warga RW 1 dan RW 2 Kelurahan Gambir.

"Nah, RW 1 dan RW 2 itu memang sebagian penduduknya sudah pindah. Jadi banyak yang tidak tinggal lagi di lingkungan," ujar Okto kepada wartawan usai proses pemungutan suara, Rabu (15/2/2017).

KPPS pun tak bisa berbuat apa-apa terkait partisipasi warga itu. Soal Pilkada DKI Jakarta diprediksi masuk ke putaran kedua sementara masih cukup banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya, Okto mengaku, tidak bisa berkomentar lebih jauh.

"Tepatnya kami belum bisa memprediksi apakah masih seperti ini atau (partisipasi pemilih) meningkat," ujar Okto.

Diketahui, Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat, menang di TPS IV, Gambir.

Berdasarkan perhitungan akhir yang dimulai pukul 14.00 WIB, Basuki-Djarot meraih 153 suara. Sementara, pasangan calon calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anis Baswedan-Sandiaga Uno meraih sebanyak 77 suara alias selisih 76 suara dengan nomor urut satu.

Adapun, urutan terbuncit diraih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dengan hanya 48 suara. Sebanyak tiga suara dinyatakan tidak sah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com