Jelang Pemilihan Ketua Baru, Ini PR Mahkamah Agung

JAKARTA, KOMPAS.com – Jelang pemilihan ketua Mahkamah Agung, sejumlah persoalan diniali masih menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga peradilan tersebut.

Menurut Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, persoalan yang terjadi di MA disebabkan karena adanya salah pengelolaan.

Faktor yang paling sering dikeluhkan masyarakat, kata Bambang, adalah tidak adanya transparansi manajamen perkara.

"Publik tidak memiliki akses memadai untuk mengetahui jumlah perkara, mekanisme pembentukan majelis, lama penanganan perkara, hingga pelaksanaan eksekusi putusan berstatus inkracht,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (13/2/2017).

(Baca: Pemilihan Ketua MA pada Selasa Besok, Bagaimana Mekanismenya?)

Politisi Golkar itu juga meminta, agar ketua MA yang baru dapat memulihkan peran dan fungsi para hakim agung.

Pasalnya, selama ini peran mereka dikerdilkan. Dalam proses perumusan aturan internal yang menjadi landasan dalam penanganan perkara, misalnya, tidak semua hakim agung dilibatkan.

“Begitu juga dalam merumuskan kebijakan strategis yang berdampak luas bagi dunia peradilan maupun para pencari keadilan,” ujarnya.

Selain itu, Bambang juga menyoroti mekanisme promosi, mutasi, pembinaan, serta pengawasan hakim yang masih perlu ditingkatkan.

Menurut dia, sejumlah praktik tersebut masih sarat kolusi dan nepotisme.

“Orang baik dan kapabel dikerdilkan, serta yang kritis disingkirkan. Akibatnya, banyak kasus penempatan dan penugasan hakim tidak tepat, baik di tingkat pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi,” kata dia.

Pemilihan ketua MA yang baru akan dilaksanakan pada 14 Februari. Hingga saat ini, belum diketahui siapa kandidat hakim agung yang akan menggantikan Hatta Ali yang masa jabatannya akan berakhir pada 20 Februari 2017.

Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Witanto menjelaskan, kandidat calon Ketua MA akan bisa diketahui pada hari pemilihan.

(Baca: Wakil Ketua Pastikan Proses Pemilihan Ketua MA Berlangsung Terbuka)

Mekanisme ini mengacu pada Pasal 7 a sampai h Surat Keputusan MA Nomor 12/KMA/SK/I/2017 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua MA.

Sebanyak 47 hakim agung akan memberikan satu suara, baik untuk dirinya sendiri ataupun hakim agung lainnya, agar maju menjadi calon Ketua MA.

"Semua hakim agung memilih bebas satu nama, boleh pilih dirinya sendiri," kata Witanto, di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).